Sabtu, 09 Mei 2009

Terkait Intimidasi Terhadap Manajemen Fajar BantenWartawan Kecam Ormas Kota Cilegon


CILEGON, (FB).-

Puluhan wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik, kemarin melakukan aksi unjuk rasa di Kota Cilegon. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas wartawan terkait adanya sejumlah organisasi massa di Kota Cilegon yang mendatangi kantor HU Fajar Banten pada Selasa (5/5). Upaya itu dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap manajemen media dan intimidasi terhadap kerja wartawan.

Berdasarkan pemantauan di lokasi, wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Kota Cilegon, Cilegon Jurnalis Forum (CJF), serta Forum Diskusi Wartawan Harian (FDWH) Banten, memulai aksinya dengan melakukan longmarch dari kawasan Simpang Tiga Kota Cilegon sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka membagikan selebaran pernyataan sikap kepada para pengguna jalan di sekitar jalur protokol kawasan Simpang Tiga Kota Cilegon.

Mereka juga menyampaikan aksi dan seruan terkait kerja dan tugas serta profesi wartawan yang dilindungi Undang-undang Pokok Pers Nomor 40 tahun 1999. Dalam hal ini wartawan juga meminta perlindungan kepada aparat kepolisian, terhadap adanya bentuk intimidasi terhadap kerja wartawan dari sekelompok massa yang mendatangi Kantor Redaksi HU Fajar Banten.

Kami melihat kelompok massa yang mendatangi kantor redaksi kawan kami di Serang sudah tidak etis. Mereka adalah para elit yang kami rasa mengerti terhadap kerja dan profesi wartawan. Seharusnya jika ada permasalahan dalam suatu pemberitaan, dapat disampaikan berdasarkan aturan serta melalui koridor yang tepat, berdasarkan tugas wartawan. Salah satunya hak jawab, bukan dengan cara mengerahkan massa seperti itu,” kata Koordinator FDWH Banten, Eka Satia Laksamana, saat menyampaikan orasi.

Oleh karena itu, kata Eka, wartawan menyatakan sikap, mengutuk keras dan melawan terhadap upaya intimidasi dan intervensi terhadap media dan kerja wartawan. Dia berharap tidak ada lagi upaya premansime dari pihak manapun dengan cara mengintimidasi terhadap wartawan, baik di Kota Cilegon maupun di beberapa daerah lain di Banten.

Raden Aji Waskita, selaku orator aksi mewakili PWI Perwakilan Kota Cilegon, mengatakan, perlawanan terhadap bentuk intimidasi terhadap kerja wartawan. Kata Aji, tak ada pihak manapun yang dapat mencampuri urusan terlalu jauh terhadap kebijakan media. ”Hari ini kami melawan dan menyatakan perang terhadap bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan,” kata Aji.

Perlindungan hukum

Usai berorasi di kawasan Simpang Tiga Cilegon, wartawan langsung bergerak menuju Mapolres Cilegon. Sambil berjalan mereka terus meneriakkan yel-yel perlawan dan kecaman terhadap bentuk intimidasi terhadap pers. Setibanya di Mapolres Cilegon, wartawan diterima Kabag Bina Mitra Polres Cilegon, AKP Ade Kusnadi di Aula Mapolres Cilegon. Saat audiensi itu, Ketua PWI Perwakilan Kota Cilegon, Iwan Sunano membacakan pernyataan sikap. ”PWI Kota Cilegon menyatakan sikap, mengutuk keras aksi premanisme yang dilakukan organisasi massa di Kota Cilegon yang telah membelenggu kemerdekaan dan kebebasan pers, dengan mengintervensi kerja wartawan terhadap karya jurnalistik dengan mendatangi kantor HU Fajar Banten Selasa 5 Mei 2009. Hal itu merupakan sikap arogansi sekelompok warga yang mengatasnamakan organisasi massa tersebut sebagai bentuk intervensi nyata terhadap kebebasan media di Kota Cilegon. Ini sudah merupakan bentuk intervensi dan dianggap salah jalur. Terlebih pada hal ini aspirasi yang disampaikan terlalu dianggap mendiskriditkan seorang wartawan bernama Rapih Herdiansyah (wartawan Fajar Banten wilayah Cilegon),” kata Iwan.

Atas dasar itu, Iwan menyatakan, demi tegaknya demokrasi dan kebebasan pers, PWI Kota Cilegon menyatakan melawan aksi premanisme terhadap pers dalam bentuk apapun; mengutuk keras aksi massa yang mengintervensi manajemen media (HU Fajar Banten) untuk melakukan tindakan/kebijakan dalam porsi manajemen redaksi (pemecatan pekerja pers); PWI Kota Cilegon mendesak pihak kepolisian dalam hal ini Polres Cilegon menindak tegas setiap aksi premanisme terhadap seluruh lapisan masyarakat dan pekerja jurnalistik; serta memberikan perlindungan terhadap insan pers yang melaksanakan tugas di wilayah hukum Kota Cilegon sesuai dengan undang-undang.

PWI Kota Cilegon juga melampirkan data kasus kekerasan dan intimidasi terhadap insan pers yang pernah terjadi di Cilegon, seperti pemukulan terhadap wartawan Radio Hot FM, bernama Rahmat Suardi dan penyerangan massa ke Kantor Redaksi Majalah Teras akibat ketidakpuasan terhadap pemberitaan.

Oleh itu, sekarang kami titipkan kepada Polres Cilegon, saudara Rapih Herdiansyah agar dilindungi dalam melaksanakan tugas sebagai wartawan di wilayah Cilegon,” kata Eka Satia Laksamana, menambahkan.

Kabag Bina Mitra Polres Cilegon, AKP Ade Kusnadi, menyatakan menerima surat pernyataan sikap dan permohonan perlindungan hukum dari wartawan. Menurut dia, sebagai aparat berwenang, pihaknya wajib melakukan perlindungan terhadap siapapun. ”Jadi surat ini kami terima dan akan ditindaklanjuti, apabila ada hal yang dinilai perlu ditindaklanjuti,” kata Ade.

Prihatin dan bangga

Sementara itu, Ketua PWI Banten, H. Agus Sandjadirdja mengaku prihatin terhadap sikap elemen masyarakat Cilegon yang melakukan sebuah aksi unjuk rasa melakukan intervensi terhadap kinerja wartawan. Tentunya, Agus juga mengaku sangat mendukung langkah sejumlah wartawan yang secara spontanitas berpartisipasi bersama menyatakan sikap dalam aksi di Mapolres tersebut.
”Jika ada seorang wartawan kalau sudah merasa disakiti, maka semua wartawan akan tersakiti. Oleh karena itu, saya bangga dengan spontanitas sejumlah wartawan dari berbagai media cetak maupun elektronik yang melakukan aksi ini,” ujarnya. (H-35)***

Kamis, 29 November 2007

Fauzi Salam yang Salah, PPAT Menilai AJB Iman Ariyadi Sah

CILEGON, (FB).-
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Grogol serta tim sengketa tanah Pemkot Cilegon menilai Akta Jual Beli (AJB) tanah urugan yang berlokasi di Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol yang dimiliki Fauzi Salam dinyatakan cacat hukum. Mereka menilai AJB milik Tb Iman Ariyadi yang sah dan benar.

Demikian diungkapkan Asisten Daerah (Asda) I Kota Cilegon, Samsul Rizal selaku Ketua Tim Sengketa Tanah Pemkot Cilegon, serta Camat Grogol H Mukhlis Syafe`I, selaku PPAT, ketika menggelar jumpa pers di Aula pertemuan ruang kerja Asda I Kota Cilegon, kemarin.
Menurut Samsul Rizal, Fauzi Salam telah membeli tanah kepada pihak yang bukan pemilik tanah, yakni Zainal Arifin, sedangkan tanah yang dijual Zainal Arifin adalah milik pamannya yang bernama H. Tajudin.
“Sementara, Iman Ariyadi telah membeli tanah dari A Hujaeni (Ketua Komisi I DPRD Cilegon), yang dibelinya dari pihak pemilik tanah yang sesungguhnya,yaitu H Tajudin,” ujar Samsul.
Ia mengatakan, AJB Nomor 87 tahun 2000 yang dimiliki Fauzi Salam dinyatakan catat hukum. Menurut Samsul, pihaknya selaku tim penyelesaian sengketa Pemkot Cilegon, mempelajari AJB antara Fauzi Salam dengan Zainal Arifin Bin Suhaemi (alm) tersebut.
“Kami menganggap AJB antara Fauzi Salam cacat hokum, karena Zainal Arifin waktu itu mengajukan pembatalan kepada Fauzi Salam dengan mengganti uang yang diberikan secara bertahap masing-masing Rp100 juta. Jadi uang yang dikembalikan kepada Fauzi Salam seluruhnya adalah Rp200 juta. Lagipula, Zainal Arifin sebenarnya tidak punya hak atas tanah itu, karena pemiliknya adalah pamannya yang bernama H Tajudin,” papar Samsul.
Oleh karena itu, kata Samsul, pihaknya merekomendasikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Grogol, Mukhlis Syafe`I, untuk membatalkan AJB yang dimiliki Fauzi Salam. Pasalnya, secara otomatis jika uang dikembalikan dan bukan membeli dari pihak pemilik tanah, perjanjian jual beli tersebut gugur.
Atas dasar itu, lanjut Samsul, Fauzi Salam sudah tidak berhak dengan tanah tersebut. Kata dia, alasannya antara lain yaitu sudah wan prestasi, karena AJB Fauzi Salam cacat hukum serta Fauzi Salam tidak memenuhi perjanjian pembayaran, sehingga AJB dinyatakan gugur. “Bahkan, menurut sumber yang dapat saya percaya, Fauzi Salam juga belum membayar uang reklamasi,” tandas Samsul.
Di tempat yang sama, Zainal Arifin selaku pihak penjual tanah kepada Fauzi Salam, mengakui bahwa pihaknya telah menggugurkan perjanjian jual beli tanah dengan Fauzi Salam. Dia juga mengaku Fauzi Salam tidak memenuhi kesepakatan dengan dirinya.
“Dia baru membayar Rp35 juta serta 2 kotum haji. Sementara Fauzi Salam menjanjikan akan memberikan sebanyak 5 kotum haji. Jadi, sampai sekarang ini Fauzi Salam baru memenuhi 2 kotum haji. Saya juga sudah membatalkan jual beli dan mengembalikan uang kepada Fauzi Salam sebesar Rp200 juta. Nilai itu lebih besar dari yang dibayarkan oleh Fauzi Salam,” terang Zainal Arifin.
Camat Grogol, Mukhlis Syafe`I, menambahkan, pihaknya menyayangkan pihak BPN Kota Cilegon yang tidak kooperatif atas pengurusan sertifikasi tanah tersebut. Menurut dia, BPN tidak memproses sertifikasi 5 bidang tanah yang diajukan.
“Padahal tidak semuanya ada sanggahan, melainkan hanya 1 biadng saja yang disanggah oleh Fauzi Salam. Akan tetapi, kenapa 4 bidang lainnya terbawa-bawa sehingga sertifikatnya tidak diproses,” ujar Mukhlis.
Mukhlis juga mengaku menyaksikan pembayaran penggantian uang dari Zainal Arifin kepada Fauzi Salam, masing-masing sebesar Rp100 juta pada 21 Agustus 2007 dan 20 September 2007.
Sementara itu, A Hujaeni, menyatakan, hak pemilik tanah yang sebenarnya adalah H Tajudin, bukan Zainal Arifin. Pihaknya juga telah membeli tanah dari H Tajudin selaku pihak yang benar sebagai pemilik tanah.
“Saya beli bulan Juni 2007 dan dijual kepada Tb Iman Ariyadi 3 bulan yang lalu (Agustus 2007). Sampai sekarang Pak Iman menanyakan sertifikatnya. Sebab itu, saya yang sudah menjual tanah itu kepada Iman Ariyadi merasa beban moril” tuturnya.
Hujaeni menyatakan, apabila Fauzi Salam tidak mengaku penggantian uang sebesar Rp200 juta dari Zainal Arifin, berarti Fauzi dinilai sudah menipu Zainal Arifin. Jadi, dia menilai Fauzi membeli tanah kepada orang yang salah atau bukan pemiliknya. Sementara, kata Hujaeni, pihaknya membeli kepada pihak yang benar sebagai pemilik tanah yakni H Tajudin.
“Saya sudah berkali-kali minta kepada BPN untuk dipertemukan dengan Fauzi Salam untuk membuka yang sebenarnya. Akan tetapi sampai sekarang kedua pihak, baik BPN dan Fauzi Salam selalu menghindar. Sedangkan saya butuh sertifikat tanah itu, karena sudah ditanyain terus oleh Iman Ariyadi,” ujar Hujaeni. (J-02)***

Tanah Diakui Milik Iman Ariyadi Rupanya Sengketa

CILEGON, (FB).-

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cilegon menyatakan tanah yang diklaim milik Tb. Iman Aryadi yang berlokasi di Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol hingga kini masih dalam sengketa. Oleh karena itu, BPN Kota Cilegon tidak dapat mengeluarkan sertfikat tanah yang juga diakui milik atas nama Fauzi Salam.
Ketua Tim Ajudikasi untuk Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, BPN Kota Cilegon, M Najib mengatakan, pihaknya tidak dapat memproses pengajuan sertifikat yang diajukan pemohon yakni, Tb. Iman Ariyadi sebelum masalah tersebut diselesaikan dengan Fauzi Salam selaku pihak yang juga mengklaim kepemilikan tanah seluas 2.410 meter persegi tersebut.
"Pihak penyanggah (Fauzi Salam-red), menyanggah dengan beberapa bukti dokumen atas nama kepemilikan tanah itu, di antaranya Akta Jual Beli (AJB) dan surat-surat lainnya," kata M. Najib, ketika ditemui di Kantor BPN Kota Cilegon, kemarin siang.
Atas dasar itu, kata M Najib, pihaknya akan memproses pembuatan sertifikat tanah urugan tersebut setelah ada kesepakatan dari kedua belah pihak. BPN Cilegon, kata dia, menyarankan agar Tb Iman Ariyadi dan Fauzi Salam selaku penggugat, supaya melakukan musyawarah.
"Sampai saat ini kami belum bisa memproses, karena kedua belah pihak belum melakukan musyarawah mufakat. Kami juga tidak akan ikut campur dalam musyawarah yang dilakukan kedua belah pihak," kata Najib.
Dia menjelaskan, awalnya BPN Kota Cilegon telah menerima permohonan pembuatan sertifikat atas nama Tb Iman Ariyadi melalui program ajudikasi. Kata Najib, pihaknya juga telah melakukan pengumuman.
"Namun setelah pengumuman dikeluarkan, ada masyarakat yang menyanggah kepemilikan tanah itu. Sebab itu, kami belum dapat menerbitkan sertifikat yang diajukan atas nama Tb.Iman Ariyadi," jelasnya.
Ia mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 pasal 27 ayat 1,2 dan 3, disebutkan, apabila terdapat sanggahan atas permohonan sertifikat, maka perlu ada penyeselesaian dengan cara musyawarah mufakat dari kedua belah pihak.
"Namun jika tidak ada musyawarah dan mufakat, silahkan tempuh melalui jalur hokum di Pengadilan. Penetapan sengketa itu dilakukan setelah ada pihak penyanggah yang memiliki berkas dan bukti yang kuat. Jadi, kami belum bisa memproses pengajuan sertifikat yang diajukan pemohon," terangnya.
Kepala Kantor BPN Kota Cilegon, Ir. Erning Diaby Sidharta, mengaku menyayangkan adanya sikap anarkis yang dilakukan sejumlah warga di kantornya, Selasa (27/11). Namun Erning menyatakan, permasalahan tersebut akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. "Saya sangat prihatin dan menyayangkan sikap sekelompok warga yang mendatangi Kantor BPN dengan membawa prilaku buruk. Seharusnya merek tidak dating ke sini, melainkan ke kantor Tim Ajudikasi, karena yang mengurus ada tim ajudikasi," tukasnya, seraya mengungkapkan, sebenarnya pengajuan sertifikat yang diajukan oleh pemohon itu sudah ditangani oleh tim ajudikasi.
Sementara itu, kepada Fajar Banten, Fauzi Salam, selaku pihak penyanggah, mengaku tanah tersebut resmi dimiliki olehnya. Dia mengaku memiliki Akta Jual Beli (AJB), surat keterangan tidak sengketa, izin lokasi dari 1995 sampai 2007, SPPT, izin Adpel serta izin wali kota
"Yang saya tanyakan, Iman Ariyadi itu beli dari siapa dan kapan? Saya tidak pernah merasa menjual tanah itu kepada dia," kata Fauzi.
Menurut dia, tanah tersebut dibeli oleh dirinya pada 2006 dari Almarhum H Suhaemi seluas 2 hektare. Bahkan, Fauzi mengaku setiap tahun dirinya selalu membayar pajak. "Jadi, dasarnya apa Iman Ariyadi mengklaim tanah itu miliknya," tukas Fauzi.
Sementara, Tb Iman Ariyadi mengaku tidak ingin berpolemik dalam masalah ini. Ia mengaku telah membeli tanah tersebut kepada A Hujaeni (Sekarang Ketua Komisi I DPRD Cilegon).
"Saya beli dari Pak Hujaeni. Jadi, saya mah hanya sekadar meminta pertanggungjawaban dari pihak yang menjual tanah itu kepada saya. Mengenai masalah di BPN, itu di luar kewenangan saya," kata Iman.
Periksa saksi
Sementara itu, Satuan Reskrim Polres Cilegon telah memanggil tiga orang saksi yang diduga terlibat dalam aksi anarkis di Kantor BPN Cilegon. Dua dari ketiga saksi itu diduga kuat pelaku pengrusakan. Mereka berinisial Hn dan Md, keduanya warga Kecamatan Grogol.
Kasat Rekrim Polres Cilegon, AKP Agus Imam Rifa`i didampingi Kaur Bin Ops Reskrim, Iptu Yuyan Priatmaja, menyatakan, dari hasil penyelidikan di lapangan diduga tindakan anarkis tersebut dilakukan oleh dua orang lebih.
"Setelah memeriksa sejumlah saksi, kami mendapat keterangan nama-nama orang yang diduga kuat pelaku pengrusakan. Hingga saat ini, kami masih melakukan proses pemeriksaan. Mungkin saja saksi yang diperiksa ini bisa ditingkatkan menjadi tersangka," ujarnya. (J-02)***

Minggu, 18 November 2007

Tekad “Seorang” Bukan Putra Daerah (KS)

DIREKTUR Utama PT Krakatau Steel (KS), Fazwar Bujang yang baru dilantik pecan lalu oleh Menteri BUMN, Sofyan Jalil, saat ini banyak menyusun strategi untuk memimpin PT KS agar dapat maju dan berkembang.

Fazwar yang merupakan lelaki Kelahiran Kota Minang 60 tahun Silam ini, mengaku sangat menikmati kerja di PT KS. Sebelum merangkak naik menjadi pimpinan tertinggi di perusahaan baja ini, Fazwar sudah bekerja selama 33 tahun untuk PT KS.

Sebelumnya, ia bertugas di banyak area, di antaranya di bagian Produksi, kemudian merangkak menjadi Direktur Teknologi, Direktur Krakatau Bandar Samudera (KBS), Direktur Keuangan dan Direktur Pemasaran. Wajar saja, ia kini dipercaya sebagai Direktur Utama PT KS menggantikan Ir. H Daenulhay, MM.

Dalam memimpin PT KS, Fazwar mengaku akan melakukan berbagai upaya yang bertujuan agar perusahaan maju dan berkembang. Salah satu hal yang terpenting adalah mengantisipasi naiknya harga BBM, yang nantinya dapat berdampak terhadap cost transportasi.

“Kami juga akan berusaha memaksimalkan pasokan gas, baik dari PT PGN maupun PT Pertamina,” ungkap pria bertubuh kurus ini.

Dalam memimpin PT KS, Fazwar juga akan mengupayakan agar membuat unit produksi di PT KS dapat bekerja pada tingkat produksi maksimal. Selain itu, ia dan jajarannya melakukan pemanfaatan fasilitas produk tertentu yang dapat menambah nilai lebih serta menambah atau memaksimalkan fasilitas produksi. “Satu hal lagi, kami berupaya untuk menekan cost bahan baku, dengan memanfaatkan our pellet (campuran harga biji besi supaya lebih murah),” ujarnya.

Hal lain yang dapat memajukan PT KS, kata ayah yang memiliki 3 anak lelaki ini, antara lain adalah menggerakkan sector usaha dari hulu hingga ke hilir. Salah satunya adalah berupaya memacu produksi di semua anak perusahaan, agar semua anak perusahaan itu memberikan profit. Fazwar optimis, dari 10 anak perusahaan PT KS, semuanya dapat memberikan keuntungan.

Namun, kata dia, saat ini belum semua perusahaan yang memberikan keuntungan. Hanya ada beberapa anak perusahaan memperoleh laba besar, antara lain dari PT Krakatau Waja Tama (KWT), PT Latinusa, PT Krakatau Daya Listrik (KDL), PT Krakatau Tirta Industri dan PT Krakatau Bandar Samudera (KBS).

“Saat ini hanya satu anak perusahaan yang belum memadai, yaitu PT Krakatau Informasi dan Technologi (KITech). Anak perusahaan yang bergerak di bidang informasi dan teknologi ini masih rugi sebesar Rp1,3 miliar per tahun. Mudah-mudahan dalam waktu 3 bulan bisa baik, karena bisni IT adalah bisnis kompetitif,” ungkapnya.

Mengenai rencana ekspansi perusahaan di wilayah Kalimantan Selatan, lanjut Fazwar, dalam waktu dekat bisa terealisasi. Insya Allah, Juni 2008 akan dimulai, ditambah 18 bulan. Jadi, realisasi total ekspansi PT KS diperkirakan berjalan pada 2009.

Ditanya soal wacana putra daerah yang digulirkan sejumlah pihak, Fazwar mengaku tidak berkompeten menjawabnya. Menurut dia, ia dipercaya menjabat Dirut PT KS serta beberapa jabatan Direksi dan Komisaris PT KS merupakan hasil penilaian dan keputusan pemegang saham.

“Bagi saya, ditugaskan di mana saja tidak masalah. Selama masih berada di tanah air sendiri, saya akan berupaya membangun, Saya juga selalu memegang prinsip ‘Di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung’” tuturnya.

Fazwar menghargai penilaian sejumlah pihak tersebut. Sebab, kata dia, apa yang mereka lakukan/nilai terhadap PT KS adalah suatu bentuk kepedulian terhadap nasional. Pasalnya, KS merupakan perusahaan nasional dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Adanya penilaian dan kritikan itu justru Insya Allah akan memacu kami untuk bekerja lebih optimal,” akunya. (Rapih Herdiansyah/”FB”)***

Fakultas Teknik Untirta Gelar Chemical Expert 2007

CILEGON, (FB).-

Sebanyak 47 tim dari beberapa sekolah di Wilayah Provinsi Banten, meliputi Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Rangkasbitung dan Tangerang, mengikuti lomba cepat tepat Kimia (Chemical Expert 2007) tingkat SMA se-Banten di Aula Fakultas Teknik Untirta, Cilegon, Sabtu (17/11).

Satu tim yang terdiri dari dua orang pelajar dan seorang guru pembimbing, mengikuti babak penyisihan dalam acara yang merupakan salah satu susunan dari Chemical Engineering day (ChemEng-Day) ke-2 itu. Lomba ini dilakukan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 teknik kimia Fakultas Teknik Untirta.

Lomba cepat tepat kimia yang diikuti siswa SMA kelas II dan III ini dimulai pada pukul 08.00 WIB. Pada lomba ini para peserta diadu keintelektualannya dalam bidang kimia. Sementara, soal yang diberikan dibuat oleh team independent teknik kimia Untirta yang terdiri dari mahasiswa dan dosen yang berkompeten di bidang kimia. Standar soal yang dipakai yaitu Standar Olimpiade Kimia Nasional serta Australia National Olympiads.

Ketua Pelaksana Chemical Expert 2007, Febrie H, mengungkapkan, dari beberapa sekolah yang mengikuti lomba ini, hanya Kabupaten Lebak yang tidak mengirimkan wakilnya. Menurut dia, kemungkinan hal itu dikarenakan terlambatnya penyampaian informasi.

“Semua peserta telah mengikuti babak penyisihan. Pada tahapan ini kami akan menjaring peserta menjadi 9 tim yang nantinya akan lolos ke babak semifinal,” kata Febrie, didampingi Koordinator Steering Comite, Rieko Kristian, usai acara.

Febrie menjelaskan, Chemical Expert ini diselenggarakan sebagai rangkaian acara dari Chemical Engineering Day 2007 (CE-day) atau hari jadi Teknik Kimia Untirta Banten, yang jatuh pada 28 November. Ditambahkan, 28 November sendiri merupakan hari lahir tiga institusi dalam lingkungan teknik kimia Untirta, yaitu Jurusan Teknik Kimia (28 November 1984), Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia (Himatemia) (28 November 1987) serta Ikatan Keluarga Alumni Teknik Kimia (IKA-Temia) (28 November 2005).

Menurut Febrie, latar belakang dilaksanakan acara ini yaitu untuk memperkenalkan ilmu kimia lebih dini kepada siswa serta meningkatkan kecintaan siswa terhadap mata pelajaran kimia. “Kegiatan ini juga dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi mitos kalau pelajaran kimia itu sulit,” ujarnya.

Adapun rangkaian acara dari CE-day 2007 ini, lanjut Febrie, terdiri dari Chemical Expert (Lomba Kimia tingkat SMA se-Banten) yang terdiri dari babak penyisihan berbentuk ujian tulis (17 novemeber 2007). Babak semifinal (26 November 2007), dan babak Grand Final (27 November 2007).

“Babak semifinal dan grand final itu berbentuk cepat tepat. Setelah itu, kami juga akan mengadakan Seminar Teknik Kimia (28-29 november 2007), eksibisi olahraga (19-23 November 2007), Temu Alumni Akbar (1 Desember 2007) serta pentas seni sekaligus penutupan acara,” ungkap Febrie.

Para peserta yang mengikuti kegiatan ini, antara lain yaitu perwaklan SMAN 1 Cilegon, SMAN 2 KS Cilegon, SMAN 3 Cilegon, SMAN 5 Cilegon, SMKN 2 Cilegon, SMA Al-Islah Cilegon, SMAN 1 Serang, SMAN 1 Cipocok Jaya, SMAN 1 Ciruas, SMK Kimia PGRI Serang, SMAN 4 Tangerang, SMAN 9 Tangerang, SMAN 14 Tangerang, SMAN 2 Pandeglang, serta SMAN 1 Rangkasbitung. “Untuk hasil penyisihan diumumkan pada hari rabu 21 November 2007 dengan cara dikirimkan langsung ke sekolah masing-masing,” kata Febrie. (J-02)***

Jumat, 16 November 2007

Sering Meletus, GAK Malah Aman

BAGI masyarakat awam, bisa jadi letusan-letusan kecil yang dikeluarkan Gunung Anak Krakatau (GAK) dianggap berbahaya. Sebenarnya adanya letusan kecil tersebut adalah menguras energi letusan anak gunung berapi tersebut.

Justru yang berbahaya yaitu jika GAK tidak mengeluarkan letusan kecil. Sebab, secara logika, jika sudah tidak tertahan maka letusan bisa sekaligus besar dan membawa bencana.

Seperti yang dikatakan Herkunti, salah seorang staf mitigasi bencana Institut Teknologi Bandung (ITB), saat menyaksikan acara simulasi Tsunami di Halaman Hotel Pelangi, Pulo Merak, Kamis (15/11). Ia mengatakan, yang berbahaya adalah jika GAK itu tidak mengeluarkan letusan-letusan kecil.

“Dengan adanya letusan-letusan kecil itu, maka energi gunung sedikit demi sedikit akan terkuras, sehingga ketika terjadi letusan yang cukup besar, tenaganya tidak akan maksimal. Yang bahaya itu jika tidak muncul letusan-letusan kecil karena energi letusan akan terkumpul,” ujar Herkunti.

Ketika ditanya tentang kemungkinan terjadinya Tsunami, wanita berkacamata ini menerangkan, bahwa hampir sebagian besar perairan di Indonesia rawan terjadi Tsunami. Apa sebab, karena banyak perairan Indonesia, di antaranya di Kota Cilegon terdapat patahan.

“Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya Tsunami, yakni gempa tektonik dengan kekuatan lebih dari 6,5 Skala Richter (SR), serta kedalamannya hanya 30 kilometer dari dasar laut, dan hanya terjadi di daerah patahan,” terangnya.

Menurut Herkunti, pihaknya juga telah membuat enam zona rawan gempa, di mana dari enam zona rawan gempa tersebut, Provinsi Banten berada pada zona III. Klasifikasi yang paling berat adalah daerah yang masuk pada zona enam.

“Banten dikategorikan pada zona III, sehingga jika terjadi gempa diperkirakan kekuatannya tidak terlalu besar,” katanya.

Meski demikian, lanjut dia, masyarakat harus tetap waspada, terutama pada saat akan mendirikan bangunan. Ia menyarankan bangunan tersebut harus di-setting sedemikian rupa agar tahan guncangan gempa. (Rapih Herdiansyah/”FB”)***

Minggu, 11 November 2007

Pemprov Waspadai Jaringan Al Qiyadah Al Islamiyah

CILEGON, (FB).-

Meski pimpinan aliran sesat Al Qiyadah Al Islamiyah, Ahmad Mushaddeq telah menyatakan tobat, namun Pemerintah Provinsi Banten tetap akan melakukan memantau dan mendeteksi keberadaan pengikut aliran sesat yang sudah tersebar di beberapa daerah.

“Terbongkarnya jaringan aliran sesat yang diduga kelompok Al Qiyadah Al Islamiyah di kawasan Tangerang beberapa waktu lalu, akan terus dipantau di sejumlah daerah lainnya di Banten. Tidak menutup kemungkinan, pengikut aliran sesat masih ada, meski pemimpinnya sudah bertobat,” kata Kepala Kesbanglinmas Provinsi Banten, H. Hikmatullah A Syam`un, kepada Fajar Banten, usai menghadiri acara bakti sosial Gerakan Muda Forum Komunikasi Putera-puteri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) di Kampung Krotek, Kalurahan Kali Timbang Kecamatan Cibeber, Cilegon, kemarin.

Menurut dia, pergerakan sejumlah kelompok radikal yang bertentangan dengan Islam dan menggunakan agamanya sebagai latar belakang pembentukkan organisasi/syariatnya, harus dilakukan pembinaan secara baik, agar tidak melenceng dari kaidah Islam itu sendiri.

“Bila hal itu tidak dilakukan, dikawatirkan akan bermunculan kelompok kelompok baru atau sekte yang akan menghancurkan Islam itu sendiri. Kita akan terus melakukan pemantauan terhadap aktivitas masyarakat, khususnya aliran Al Qiyadah Al Islamiyah yang sudah menyebar,” kata Hikmatullah.

Selain kelompok tersebut, lanjut dia, Pemprov Banten melalui Kesbanglinmas juga akan memantau kegiatan radikal lainnya yang diduga berkembang di Banten. Namun sejauh ini, pihaknya masih meneliti terhadap keberadaan kelompok-kelompok yang diduga menyimpang dari kaidah Islam tersebut.

“Meski demikian, secara umum, saya menjamin kelompok Al Qiyadah Al Islamiyah tidak berkembang di tanah Banten. Hal itu diketahui berdasarkan hasil rapat dan koordinasi dengan berbagai pihak dan intelijen dari berbagai kesatuan,” tegas Hikmatullah.

Ketika disinggung ada beberapa warga Kota Cilegon yang sempat menjadi anggota Al Qiyadah Al Islamiyah, Hikmatullah mengaku belum mendapat informasi tersebut. Menurut dia, untuk membuktikan hal tersebut sebaiknya perlu beberapa bukti.

“Jadi, jangan menurut isu atau katanya. Soalnya, nanti dapat menimbulkan fitnah dan konflik di masyarakat,” katanya.

Hikmatullah berharap agar masyarakat ikut serta dalam mengawasi lingkungan tempat tinggalnya. Jika menemukan aktivitas yang mencurigakan, masyarakat sebaiknya melapor ke petugas berwenang atau pemerintah.

“Hal itu dapat memudahkan pemerintah dan aparat berwenang untuk menindaklanjuti temuan itu, serta tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujarnya. (Rapih/Job)***

AKSI SOLIDARITAS WARTAWAN

AKSI SOLIDARITAS WARTAWAN
Wartawan yang tergabung dalam PWI Kota Cilegon, Cilegon Jurnalis Forum dan Forum Diskusi Wartawan Harian Banten melakukan unjuk rasa mengecam tindakan premanisme terhadap wartawan, terkait kedatangan ormas Kota Cilegon ke Kantor Harian Umum Fajar Banten, yang dinilai telah melakukan intimidasi dan intervensi terhadap perusahaan media, terkait sebuah pemberitaan.*

AKSI SOLIDARITAS WARTAWAN

AKSI SOLIDARITAS WARTAWAN
Simbol Pengekangan Terhadap Pers di Kota Cilegon

Terkait Intimidasi Terhadap Manajemen Fajar Banten, Wartawan Kecam Ormas Kota Cilegon

CILEGON, (FB).-

Puluhan wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik, kemarin melakukan aksi unjuk rasa di Kota Cilegon. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas wartawan terkait adanya sejumlah organisasi massa di Kota Cilegon yang mendatangi kantor HU Fajar Banten pada Selasa (5/5). Upaya itu dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap manajemen media dan intimidasi terhadap kerja wartawan.

Berdasarkan pemantauan di lokasi, wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Kota Cilegon, Cilegon Jurnalis Forum (CJF), serta Forum Diskusi Wartawan Harian (FDWH) Banten, memulai aksinya dengan melakukan longmarch dari kawasan Simpang Tiga Kota Cilegon sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka membagikan selebaran pernyataan sikap kepada para pengguna jalan di sekitar jalur protokol kawasan Simpang Tiga Kota Cilegon.

Mereka juga menyampaikan aksi dan seruan terkait kerja dan tugas serta profesi wartawan yang dilindungi Undang-undang Pokok Pers Nomor 40 tahun 1999. Dalam hal ini wartawan juga meminta perlindungan kepada aparat kepolisian, terhadap adanya bentuk intimidasi terhadap kerja wartawan dari sekelompok massa yang mendatangi Kantor Redaksi HU Fajar Banten.

Kami melihat kelompok massa yang mendatangi kantor redaksi kawan kami di Serang sudah tidak etis. Mereka adalah para elit yang kami rasa mengerti terhadap kerja dan profesi wartawan. Seharusnya jika ada permasalahan dalam suatu pemberitaan, dapat disampaikan berdasarkan aturan serta melalui koridor yang tepat, berdasarkan tugas wartawan. Salah satunya hak jawab, bukan dengan cara mengerahkan massa seperti itu,” kata Koordinator FDWH Banten, Eka Satia Laksamana, saat menyampaikan orasi.

Oleh karena itu, kata Eka, wartawan menyatakan sikap, mengutuk keras dan melawan terhadap upaya intimidasi dan intervensi terhadap media dan kerja wartawan. Dia berharap tidak ada lagi upaya premansime dari pihak manapun dengan cara mengintimidasi terhadap wartawan, baik di Kota Cilegon maupun di beberapa daerah lain di Banten.

Raden Aji Waskita, selaku orator aksi mewakili PWI Perwakilan Kota Cilegon, mengatakan, perlawanan terhadap bentuk intimidasi terhadap kerja wartawan. Kata Aji, tak ada pihak manapun yang dapat mencampuri urusan terlalu jauh terhadap kebijakan media. ”Hari ini kami melawan dan menyatakan perang terhadap bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan,” kata Aji.

Perlindungan hukum

Usai berorasi di kawasan Simpang Tiga Cilegon, wartawan langsung bergerak menuju Mapolres Cilegon. Sambil berjalan mereka terus meneriakkan yel-yel perlawan dan kecaman terhadap bentuk intimidasi terhadap pers. Setibanya di Mapolres Cilegon, wartawan diterima Kabag Bina Mitra Polres Cilegon, AKP Ade Kusnadi di Aula Mapolres Cilegon. Saat audiensi itu, Ketua PWI Perwakilan Kota Cilegon, Iwan Sunano membacakan pernyataan sikap. ”PWI Kota Cilegon menyatakan sikap, mengutuk keras aksi premanisme yang dilakukan organisasi massa di Kota Cilegon yang telah membelenggu kemerdekaan dan kebebasan pers, dengan mengintervensi kerja wartawan terhadap karya jurnalistik dengan mendatangi kantor HU Fajar Banten Selasa 5 Mei 2009. Hal itu merupakan sikap arogansi sekelompok warga yang mengatasnamakan organisasi massa tersebut sebagai bentuk intervensi nyata terhadap kebebasan media di Kota Cilegon. Ini sudah merupakan bentuk intervensi dan dianggap salah jalur. Terlebih pada hal ini aspirasi yang disampaikan terlalu dianggap mendiskriditkan seorang wartawan bernama Rapih Herdiansyah (wartawan Fajar Banten wilayah Cilegon),” kata Iwan.

Atas dasar itu, Iwan menyatakan, demi tegaknya demokrasi dan kebebasan pers, PWI Kota Cilegon menyatakan melawan aksi premanisme terhadap pers dalam bentuk apapun; mengutuk keras aksi massa yang mengintervensi manajemen media (HU Fajar Banten) untuk melakukan tindakan/kebijakan dalam porsi manajemen redaksi (pemecatan pekerja pers); PWI Kota Cilegon mendesak pihak kepolisian dalam hal ini Polres Cilegon menindak tegas setiap aksi premanisme terhadap seluruh lapisan masyarakat dan pekerja jurnalistik; serta memberikan perlindungan terhadap insan pers yang melaksanakan tugas di wilayah hukum Kota Cilegon sesuai dengan undang-undang.

PWI Kota Cilegon juga melampirkan data kasus kekerasan dan intimidasi terhadap insan pers yang pernah terjadi di Cilegon, seperti pemukulan terhadap wartawan Radio Hot FM, bernama Rahmat Suardi dan penyerangan massa ke Kantor Redaksi Majalah Teras akibat ketidakpuasan terhadap pemberitaan.

Oleh itu, sekarang kami titipkan kepada Polres Cilegon, saudara Rapih Herdiansyah agar dilindungi dalam melaksanakan tugas sebagai wartawan di wilayah Cilegon,” kata Eka Satia Laksamana, menambahkan.

Kabag Bina Mitra Polres Cilegon, AKP Ade Kusnadi, menyatakan menerima surat pernyataan sikap dan permohonan perlindungan hukum dari wartawan. Menurut dia, sebagai aparat berwenang, pihaknya wajib melakukan perlindungan terhadap siapapun. ”Jadi surat ini kami terima dan akan ditindaklanjuti, apabila ada hal yang dinilai perlu ditindaklanjuti,” kata Ade.

Prihatin dan bangga

Sementara itu, Ketua PWI Banten, H. Agus Sandjadirdja mengaku prihatin terhadap sikap elemen masyarakat Cilegon yang melakukan sebuah aksi unjuk rasa melakukan intervensi terhadap kinerja wartawan. Tentunya, Agus juga mengaku sangat mendukung langkah sejumlah wartawan yang secara spontanitas berpartisipasi bersama menyatakan sikap dalam aksi di Mapolres tersebut.
”Jika ada seorang wartawan kalau sudah merasa disakiti, maka semua wartawan akan tersakiti. Oleh karena itu, saya bangga dengan spontanitas sejumlah wartawan dari berbagai media cetak maupun elektronik yang melakukan aksi ini,” ujarnya. (H-35)***

KUNJUNGAN KAPOLDA BANTEN KE POLRES CILEGON (05/02/2008)

KUNJUNGAN KAPOLDA BANTEN KE POLRES CILEGON (05/02/2008)
KAPOLDA Banten, Kombes Pol Rumiah, K menyalami anggota Polwan Polres Cilegon. Kapolda wanita pertama di Indonesia tersebut melakukan kunjungan kerja ke beberapa polres serta instansi di lingkungan Polda Banten. Kunjungan Kapolda ke Cilegon sendiri merupakan kedua kalinya, setelah sebelumnya berkunjung ke Ditpolair Polda Banten di Suralaya, Merak.*

Kapolda,"Masalah di Cilegon Sangat Kompleks dan Berskala Nasional."

CILEGON, (FB).-
Kapolda Banten, Kombes Polisi Rumiah, K menilai kondisi geografis Kota Cilegon kecil, namun permasalahan yang terjadi sangat kompleks. Menurut dia, permasalahan yang terjadi di Kota Baja bukan lagi berskala lokal, akan tetapi berskala nasional.
“Oleh karena itu, anggota kepolisian di Kota Cilegon setiap saat harus siap melaksanakan kebijakan dan arturan yang ada secara bersama-sama,” kata Kapolda saat melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi ke Polres Cilegon, Selasa (5/2/2008).
Kapolda wanita pertama di Indonesia ini juga meminta kepada anggota kepolisian untuk tetap memonitor kondisi dan situasi lingkungan. Anggota juga, lanjut dia, harus meningkatkan dispilin pribadi serta harus bisa menjaga emosi.
“Saya juga berharap agar polisi ke depan harus berupaya menjadi yang bersih, traspnaran dan akuntabilitas, dengan melaksanakan tugas sesuai dengan visi dan misi Polri,” pintanya
Tujuh prinsip
Lebih lanjut, Kapolda berharap anggota kepolisian harus bisa melaksanakan nilai-nilai dengan teori 1,6 dan 5, yaitu Taat Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Menjalankan Rukun Islam dan Rukun Iman.
“Anggota harus memegang tujuh prinsip dalam bertugas, yakni kejujuran, tanggungjawab, visioner, displin, kerjasama, adil serta peduli terhadap lingkungan. Semua prinsip ini sudah jelas diatur dalam agama,” jelasnya.
Sementara, Kapolres Cilegon, AKBP Joko Suharyadi, pada kesempatan itu memaparkan situasi yang berkaitan dengan situasi kesatuan Polres Cilegon, keberadaan Perpolisian Masyarakat (Polmas) dan persiapan menghadapi HUT Polri pada 1 Juli mendatang di Kota Cilegon. (J-02)***

GUNUNG ANAK KRAKATAU (25/10/07)

GUNUNG ANAK KRAKATAU (25/10/07)
ASAP mengepul keluar dari perut Gunung Anak Krakatau (GAK) sejak ditetapkan status siaga (Level III).*

GANGWAY TERMINAL TERPADU MERAK (11/12/07).

GANGWAY TERMINAL TERPADU MERAK (11/12/07).
SEJUMLAH pekerja pembangunan proyek gangway Terminal Terpadu Merak (TTM) sedang mengerjakan bagian konstruksi rangka gangway yang akan menghubungkan terminal tersebut ke Pelabuhan Penyeberangan Merak.*

TIGA NELAYAN JARAH BESI KAPAL TONGKANG DITANGKAP POLAIR POLDA BANTEN (11/12/07).

TIGA NELAYAN JARAH BESI KAPAL TONGKANG DITANGKAP POLAIR POLDA BANTEN (11/12/07).
TAKRUDI (38), Rasidi (32), dan M Thamrin Syuhada (52), nelayan asal Kabupaten Pandeglang sedang menunjukkan barang bukti besi hasil curiannya di Mako Polair Polda Banten, Suralaya, Merak, kemarin. Mereka ditangkap setelah kepergok mencuri besi kapal tongkang terdampar di Perairan Panaitan.*

370 RIBU PIL DISITA KPPP MERAK (1/12/07)

370 RIBU PIL DISITA KPPP MERAK (1/12/07)
Sebanyak 370 ribu butir pil obat yang diduga jenis psikotropika atau obat terlarang yang termasuk dalam kategori Daftar-G, diamankan Petugas Kepolisian Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KPPP) Merak, dari sebuah mobil Colt Diesel BG 8754 RT, *

370 Ribu Butir Pil Disita KPPP Merak

MERAK, (FB).-

Sebanyak 370 ribu butir pil obat yang diduga jenis psikotropika atau obat terlarang yang termasuk dalam kategori Daftar-G, diamankan Petugas Kepolisian Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KPPP) Merak, dari sebuah mobil Colt Diesel BG 8754 RT, Sabtu (1/12). Obat tanpa dokumen tersebut diamankan petugas saat melaksanakan Operasi Pekat di Pintu Keluar Pelabuhan Penyeberangan Merak.
Kepala KPPP Merak, AKP Moch Sujatna, menyatakan, pihaknya mengamankan ratusan ribu pil obat tanpa dokumen yang diduga sejenis obat penenang dari sebuah mobil yang berasal dari Palembang.
"Ratusan ribu pil yang dibungkus dengan dua kardus besar itu akan dikirimkan atas nama Saring di Sampang, Cilacap – Jawa Tengah," kata Sujatna, kepada Fajar Banten, kemarin.
Ia mengatakan, obat yang berlabel Promed-Promes itu disita dari hasil Operasi Pekat yang dilakukan dalam rangka antisipasi pengawasan barang dan orang dari wilayah Sumatera ke Pulau Jawa. Dalam razia tersebut pihaknya mengerahkan dua anjing pelacak.
"Hasilnya, ditemukan ratusan ribu obat berlabel Promed-Promes tanpa dokumen resmi dari dalam sebuah mobil boks yang baru turun dari kapal," jelasnya.
Menurut dia, saat ini pihaknya masih menyelidiki untuk mengetahui jenis obat yang berlabel Promed-Promes tersebut. Dugaan sementara, obat tanpa dokumen itu termasuk jenis obat terlarang yang juga termasuk obat Daftar-G yang peredarannya sudah ditarik BPOM-RI.
"Oleh karena itu, untuk menentukan jenis obat tersebut, sampelnya sudah dikirim ke Balai POM. Untuk sementara berdasarkan informasi yang diterima bahwa obat itu termasuk salah satu obat penenang. Namun, untuk lebih meyakinkan kami menunggu hasil dari Balai POM," ujarnya.
Untuk mengantisipasi peredaran barang terlarang dan pengawasan orang, kata Sujatna, petugas KPPP merak melakukan razia secara rutin oleh di sekitar pintu masuk dan pintu keluar pelabuhan.
Berdasarkan data yang dihimpun Fajar Banten, Per tanggal 30 Agustus 2007, BPOM menarik peredaran sejumlah obat jadi dengan zat adiktif Nimesulide dari pasaran. Daftar obat jadi tersebut antara lain adalah Aulin (PT. Gala Djaya/ Helsin Birex Pharma, Irlandia); Nimed (PT. Schering Plough/ Helsin Birex Pharma, Irlandia); Flamesin dan Nimesulide (PT. Indofarma); Ilusemin (Pt Pharos Tk); Nicox dan Nimesulide (PT. Novell Pharmaceutical); Nimesulide (PT. Hexpham); Nimost (PT. Sanbe Farma); Nisilin (PT. Mersifarma Tirmaku); Promes (PT Promed Rahardjo); Sohoflam (PT. Soho Industri Pharmasi) serta Ximede (PT. Combiphar). (J-02)***

Cilegon Tuan Rumah Tsunami Drill Nasional 2007

CILEGON, (FB).-

Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon pada 26 Desember mendatang akan dijadikan lokasi pelaksanaan Tsunami Drill tingkat Nasional 2007.

Kegiatan itu rencananya akan dihadiri Presiden Republik Indonesia (RI), Susilo Bambang Yudoyono.

Sejumlah pihak, baik Pemerintah Provinsi Banten maupun Pemerintah Kota Cilegon serta Pemerintah Kabupaten Serang, tengah melakukan persiapan kegiatan yang akan melibatkan puluhan ribu masyarakat untuk menjadi objek pelaksanaan simulasi bencana tersebut.

Menurut Camat Ciwandan, M Nurullah, pihaknya hingga kini masih melakukan persiapan menjelang pelaksanaan simulasi yang akan dihadiri orang nomor satu di tanah air ini. Persiapan yang dilakukan, lanjut dia, antara lain menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan itu.

"Kami juga telah melakukan koordinasi dengan aparat desa dan masyarakat. Namun, koordinator yang langsung berkoordinasi dengan Pemkot Cilegon, serya Kepolisian/TNI adalah tim dari Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) Provinsi dan kabupaten/kota. Mereka yang akan mempersiapkan segalanya," ujar Nurullah.

Dijelaskan, aparat Kecamatan Ciwandan melakukan koordinasi dengan pihak terkait di tingkat Kota Cilegon. Setelah itu, kata Nurullah, pihaknya langsung mengkoordinasikan dengan aparat desa serta masyarakat. "Untuk kelengkapan lainnya, itu merupakan urusan panitia yakni satlak PB Provinsi dan kabupaten Serang dan Kota Cilegon," katanya.

Dia mengungkapkan, ditunjuknya Kelurahan Gunung Sugih sebagai lokasi pelaksanaan Tsunami Drill tingkat Nasional 2007, antara lain karena wilayah Cilegon, khususnya Kecamatan Ciwandan berada di daerah pesisir pantai. Selain itu, di wilayah ini juga banyak berdiri pabrik kimia.

"Kegiatan nanti akan melibatkan peserta simulasi sebanyak 10 sampai 20 ribu masyarakat," ungkap Nurullah.

Selain melibatkan masyarakat, lanjut dia, simulasi penanganan bencana alam dan tsunami ini juga akan melibatkan pihak perusahaan. Pasalnya, Kecamatan Ciwandan dikelilingi beberapa perusahaan kimia yang cukup besar.

"Hampit setiap perusahaan-perusahaan itu mempunyai safety yang cukup baik. Oleh karena itu, saat simulasi nanti, perusahaan akan memeragakan alat safety penanggulangan bencana itu," terangnya.

Daerah aman

Sementara itu, Lurah Banjarnegara, Junaedi, menyatakan, wilayah Kelurahan Banjarnegara merupakan daerah aman untuk dijadikan lokasi evakuasi saat terjadi bencana. Pasalnya, Banjarnegara merupakan daerah dataran tinggi, sehingga masyarakat akan aman jika melakukan evakuasi di daerah tersebut.

"Daerah kami memang berada di dataran tinggi, sehingga potensial untuk dijadikan daerah evakuasi," ujar Junaedi. (J-02)***

Kadin Bentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Proyek

CILEGON, (FB).-

Dalam waktu dekat, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon akan membentuk tim pengawas pelaksanaan pembangunan proyek di Lingkungan Pemkot Cilegon, BUMN, maupun BUMD. Hal itu dilakukan guna menghindari adanya penyimpangan dalam pelaksanaan seluruh proyek.

"Sudah saatnya Kadin Cilegon membentuk tim pengawas untuk memantau pelaksanaan proyek yang dilakukan di Cilegon, baik oleh pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD," ujar salah seorang Pengurus Kadin Kota Cilegon, Hikmatullah saat menggelar pertemuan pengusaha dan pengurus Kadin Cilegon, di Kantor Kadin, kemarin.

Hikmatullah menyatakan, tim pengawas akan melakukan pemantaua terhadap seluruh pelaksanaan proyek. Terlepas siapapun yang mengerjakan, kata dia, tim pengawasn Kadin Kota Cilegon tidak akan pandang bulu. "Kalau ada yang menyimpang, tim akan mengambil tindakan dan pengusutan," tandasnya.

Hikmatullah mengungkapkan, saat ini terdapat sejumlah pelaksanaan proyek pembangunan yang dinilai kurang transparan. Menurut dia, bayak terjadi dugaan penyimpangan baik terhadap nilai proyek maupun pengumuman lelang. Selain itu, banyak juga pengerjaan proyek yang hanya dikerjakan oleh orang-orang terdekat dengan kekuasaan.

"Dengan terbentuk tim itu, kami mengharapkan ada media informasi tentang pelaksanaan dan pengumuman seluruh proyek di setiap instansi, sehingga kami bisa mengetahui berapa nilai investasi dan siapa yang mengerjakan. Pokoknya kami ingin ada transparansi," ujarnya.

Dia berharap, dalam pelaksanaan proyek setiap instansi maupun lembaga di Kota Cilegon supaya tidak membeda-bedakan keberadaan para pengusaha, terutama pengusaha lokal dan yang tercatat sebagai anggota Kadin.

"Sebagian besar pengusaha local yang tercatat sebagai anggota Kadin memiliki prestasi dan kualitas yang bisa diandalkan. Kesempatan pengusaha lokal harusnya bisa lebih di kedepankan, tanpa hanya melihat orang-orang dekat saja yang mengerjakan proyek," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Kadin Kota Cilegon, H Sam Rachmat menyatakan, pelaksanaan pembangunan empat mega proyek Pemkot Cilegon yang terdiri dari Jalan Lingkar Selatan (JLS), Terminal Terpadu Merak (TTM), Pelabuhan Kubangsari, serta Pasar Kranggot akan menjadi sasaran utama dari tim pengawas di Kadin.

"Empat mega proyek itu akan masuk dalam pengawasan kami. Kami mendukung pelaksanaan mega proyek itu, tapi para pelaksana harus memberikan transparansi. Begitu uga dengan seluruh proyek lainnya di Cilegon, semua harus transparan, " pintanya.

Sam berharap, dengan adanya tim ini dapat menjadikan media informasi secara transparan terhadap pelaksanaan proyek. Selain itu, diharapkan juga semua pengusaha diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk ikut terlibat dalam pengerjaan proyek yang dilaksanakan di Kota Baja.

Pertemuan Kadin dengan para pengusaha itu dihadiri kurang lebih 50 pengusaha dari sejumlah CV dan PT. Mereka diantaranya, CV Delta Utara, CV Banjar Jaya, CV Bintang Pribumi, PT Ada Jaya Abadi, PT Linggar Perdana, PT Esa Giat, dan CV Tiga Putra. (J-02)***

Ade Miftah Harus Berjiwa Keras dan Jangan Cengeng

CILEGON, (FB).-

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Kota Cilegon, Achmad Wahid, meminta Ketua Forum Komunikasi Putra-putri Banten-Krakatau Steel Group (FKPB-KSG), Ade Miftah untuk tidak membuat situasi menjadi tidak kondusif.

“Yang saya lihat, sikap Ade Miftah sudah berbau politik. Selain meramaikan wacana putra daerah di PT KS, dia juga menggelar pertemuan yang bertajuk pembaru pembanguan. Dengan itu, masyarakat juga bisa menilai sendiri, ada niat apa dari pergerakannya itu,” kata Wahid, kepada Fajar Banten, kemarin.

Mengenai wacana putra daerah di tubuh tertinggi PT KS, Wahid, menyatakan, putra Banten sejatinya suka mendoktrin dirinya dengan nilai luhur agama. Islam juga melarang umatnya menganut faham sukuisme (su`ubiyah).

“Jadi, orang lahir ke dunia tidak memilih siapa ibunya, dan di mana ia akan dilahirkan. Dari situlah, siapa yang lulus dengan seleksi alam dia akan hidup dan sukses. Wong urep mah tergantung amal-amalan. Siapa yang berprestasi maka wajar diakui dan punya posisi,” jelas Wahid.

Sebagai generasi muda, kata Wahid, sebaiknya Ade Miftah bisa belajar berjiwa besar dan tidak cengeng. Rasionalitas, objektivitas, kreativitas, idealitas dan kerja keras, kata dia, harus dijadikan karakteristik.

“Putra daerah kini bukan gerombolan bebek yang ribut bila lapar dan adem gelenggem bila dapat makan. Belajarlah sejarah para pahlawan. Mereka jadi pahlawan karena komitmen dan keyakinan yang kuat membangun rakyatnya. Bukan ribut atas nama ini itu. Jadi, stop berfikir distruktif dan mari berfikir kontruktif untuk Cilegon. Siapapun yang merusak Cilegon jangan dibiarkan demi anak cucu,” tegasnya.

Menurut Wahid, banyak hal yang harus dilakukan oleh seorang generasi muda putra daerah. Untuk melindungi anak cucu, sebagai putra daerah harus mengawasi lingkungan. Jangan biarkan illegal logging menggunduli hutan. “Kawal ketat juga APBD, agar kemiskinan berkurang,” tukasnya. (J-02)***

Dinas Pariwisata akan Mendata Jenis-Jenis Kesenian

CILEGON, (FB).-

Dinas Pariwisata Kota Cilegon saat ini sedang mengumpulkan data-data dari sejumlah kecamatan di wilayah Kota Cilegon, untuk melakukan pendataan jenis-jenis kesenian yang ada di Kota Cilegon.

“Dari pendataan itu nantinya akan dipilah-pilah, apakah kesenian tersebut akan dimasukkan sebagai kesenian asli Cilegon atau tidak. Kami mengharapkan Desember mendatang pendataan itu akan selesai,” kata Kasubdin Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Cilegon, Achmad Taufik baru-baru ini.

Ia menjelaskan,upaya pendataan terhadap jenis kesenian tersebut dilakukan dari beberapa kecamatan di wilayah Kota Cilegon. Pemkot Cilegon, kata dia, melalui Dinas Pariwisata akan mengetahui jenis kesenian di tiap-tiap kecamatan.

Ditanya mengenai adanya gagasan tarian “Neng Kene Keh” yang dirintis Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK) Seruling di Kota Cilegon, kata Taufik, jenis kesenian tersebut belum tercatat di Dinas Pariwisata.

“Untuk membakukan jenis suatu kesenian, perlu dilakukan kajian dan penilaian. Pada dasarnya, apa yang dilakukan itu merupakan upaya membudayakan kesenian tradisional,” ujarnya.

Meksi demikian, lanjut dia, Dinas Pariwisata nantinya akan menggandeng seluruh LPK di Cilegon untuk diarahkan supaya bersama-sama memajukan pariwisata di Kota Baja melalui bidang kesenian.

“Ke depan, kami akan bekerjasama dengan sejumlah LPK, untuk mempromosikan pariwisata Kota Cilegon, lewat seni,” tambahnya. (J-02)***

Rumah Singgah DIbangun di Cikerai

CIBEBER, (FB).-

Forum Komunikasi Putera-puteri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) Provinsi Banten bekerjasama dengan Yayasan Al-Insan mendirikan rumah singgah yang dipergunakan untuk anak jalanan, orang terlantar, PSK dan anak putus sekolah. Rumah singgah itu berlokasi di Kampung Krotek, Kelurahan Kali Timbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.

Acara peletakkan batu pertama pembangunan rumah singgah tersebut dilakukan secara simbolis, sekaligus dirangkaikan dengan acara bakti social, pengobatan gratis dan silaturahmi GM FKPPI Provinsi Banten di lokasi rumah singgah, Cibeber, kemarin.

Peletakkan batu pertama dihadiri sejumlah pejabat antara lain Dandim 0623 Kota Cilegon, Letkol (inf) Djoko Anggono, Kepala Kesbanglinmas Provinsi Banten, Hikmatullah A Syam`un, Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon, Ibnu Hajjar, Ketua Umum FKPPI, Hans Silalahi, penceramah KH Abror, Ketua FKPPI Banten, Arif R,

dan pengurus, Tb Edi, Ketua Yayasan Al-Insan, Gaos Adhom, serta jajaran FKPPI.

Menurut Ketua Umum FKPPI, Hans Silalahi, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Hari Pahlawan 10 November, sekaligus silaturahmi dengan jajaran FKPPI se-Banten.

"Dengan semangat hari pahlawan, pemuda diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada bangsa dan Negara," ujar Hans, didampingi Sekjen FKPPI, Fajar Iman di sela-sela acara kemarin.

Sementara, Ketua Yayasan Al-Insan, Gaos Adhom, mengungkapkan, pembangunan rumah singgah dilakukan untuk melakukan pembinaan terhadap generasi muda, umum di Banten dan khususnya di Kota Cilegon.

"Dalam rangka hari pahlawan, kita sebagai kaum muda mari bersama-sama menjadi pahlawan memberantas kebodohan," kata Gaos.

Cilegon sebagai kota industri, ujar dia, masih dinilai memprihatinkan. Pasalnya, tingkat pendidikan masyarakat di wilayah terpencil masih jauh dari harapan. Menurut Gaos, masyarakat kerap kalah bersaing dengan orang luar, karena penerapan system pendidikan dan pemerataannya masih lemah.

"Oleh karena itu, kami selaku pengelola Yayasan Al-Insan, akan berupaya memberikan pembinaan terhadap masyarakat, khususnya di Kecamatan Cibeber, supaya bias menjadi SDM andal," katanya.

Rumah singgah itu sendiri, kata Gaos, akan dipergunakan untuk menampung anak-anak jalanan, orang terlantar, PSK dan anak putus sekolah. Di rumah singah ini, kaum-kaum tersebut akan diberikan pelatihan dan pendidikan. "Generasi muda harus bisa , demi kemajuan bersama," katanya.

Bakti sosial

Dalam acara tersebut, sedikitnya 400 warga dari 4 desa yakni Desa Cikerai, Bulakan, Kali Timbang dan Melati mendapat bantuan berupa sembako. Masyarakat juga mendapat pengobatan gratis yang mengerahkan tenaga medis FKPPI Banten. (Rapih/Job)***

Pedagang Emprakan Pasar Baru Resah

CILEGON, (FB).-

Rencana Pemkot Cilegon yang akan memindahkan pedagang dari Pasar Baru ke Pasar Kranggot, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang menimbulkan keresahan terhadap para pedagang "emprakan" (lesehan) di Pasar Baru. Pasalnya, mereka takut tidak kebagian kios karena khawatir harga kios di Pasar Kranggot mahal.

Seperti yang diungkapkan Amin (34), salah seorang pedagang Emprakan di Pasar Baru Cilegon. Ia mengaku tidak setuju dengan adanya relokasi pasar Baru ke Kranggot. Bahkan, Amin mengaku mempersiapkan kepindahan, meski pembangunan Pasar Kranggot tahap pertama hampir selesai.

"Saya tidak mau pindah dari sini. Lokasi pasar Kranggot mah kurang menguntungkan, ditambah lagi lokasinya jauh banget. Harga kiosnya juga pastinya bakal mahal," ujar Amin, kepada Fajar Banten, baru-baru ini.

Ia juga mengungkapkan, jumlah kios dan los yang disediakan di Pasar Kranggot seperti terlihat pada tahap pembangunan awal Pasar yang sedang dikerjakan itu dinilai tidak memadai. Jumlah lokasi pedagang di Pasar Kranggot, kata Amin, dianggap lebih sedikit dibanding dengan jumlah pedagang di Pasar Baru Cilegon.

"Jadi, saya rasa Pasar Kranggot tidak bias menampung seluruh pedagang dari Pasar Baru. Sudah mahal, terbatas lagi," tukasnya.

Hal senada diungkapkan pedagang emprakan lainnya, Kasim (38). Menurut dia, pihak pesimistis bisa memperoleh lokasi untuk berdagang. Ia juga memperkirakan jumlah kios dan los di pasar Krangot tidak bisa menampung jumlah pedagang yang ada.

"Saya sih pasrah aja Mas," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon, Kusnadi Widjaya. Ia mengaku belum mengetahu besaran penggantian harga kios dan los di Pasar Kranggot. "Besaran harga kios akan dihitung berdasarkan fisik bangunan. Namun untuk lebih jelasnya ada pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU)," terangnya.

Kusnadi menjelaskan, relokasi Pasar Baru Cilegon ke Pasar Kranggot rencananya akan dilakukan pada 2008. Relokasi tersebut, katanya, masih menunggu pembangunan tahap satu dan dua selesai.

"Kami menunggu semuanya sampai benar-benar beres, karena kalau belum beres tidak mungkin bisa pindah. Soal pedagang amprekan yang ingin mendapatkan kios juga, membuat bingung. Padahal, lahan untuk mereka (pedagang emprakan di Pasar Kranggot sudah disiapkan," ujarnya. (Rapih/Job)***

KMP BSP III Kandas di Pulau Gosong Tambulong

MERAK, (FB).-

Kapal Muat Penumpang (KMP) BSP III yang biasa melayani penyeberangan lintas Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni, Sabtu (10/11) malam, mengalami musibah saat berlayar. Kapal tersebut kandas di Pulau Gosong Tambulong, atau sekitar 0,5 mil dari Pelabuhan Bakahueni, Lampung. Namun, dalam peristiwa itu seluruh penumpang kapal yang berjumlah 216 orang (termasuk 50 ABK dan 10 cleaning service) selamat.

Hariman, salah seorang Staf Bagian Operasional PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP) Cabang Merak, selaku pengelola KMP BSP III, ketika dikonfirmasi, membenarkan peristiwa kandasnya KMP BSP III yang dinakhodai oleh Supriyadi itu. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 19.32 WIB.

“Pada saat itu, KMP BSP III baru beberapa menit meninggalkan Pelabuhan Bakahueni. Kapal itu tiba-tiba terbawa arus ke kanan, saat sedang berada di jalur keluar pelabuhan. Diduga, kapal kandas akibat angin yang menerpa lambung buritan kanan, serta dorongan arus dari arah belakang kapal,” kata Hariman, yang mengaku langsung mendapat laporan atas kejadian itu.

Setelah menerima laporan dari Nakhoda BSP III, Hariman bersama beberapa staf ALP Bakahueni dan Merak langsung menuju lokasi, di Pulau Gosong Tambulong. Hariman mengaku langsung mengambil tindakan bersama krew kapal.

“Tindakan yang kami lakukan waktu itu, adalah mencoba melakukan manuver menggunakan 2 mesin mundur. Namun sayang, kapal tetap tidak bisa bergerak. Selanjutnya, kami memutuskan melakukan evakuasi seluruh penumpang,” ungkapnya.

Berdasarkan laporan Nakhoda KMP BSP III, kata Hariman, kapal terseret saat kondisi hujan lebat dan situasi gelap. Selain itu, arus alun dari arah belakang waktu itu cukup kuat. Situasi cuaca ketika itu, lanjutnya, angin kencang dengan kecepatan sekitar 35 knot. “Saat itu kapal membawa muatan 54 orang pejalan kaki, 9 kendaraan roda dua dan 55 kendaraan roda empat,” jelas Hariman.

Sebelumnya, peristiwa serupa dialami KMP BSP II. Kapal tersebut dua kali mengalami mati mesin di tengah laut, yakni pada Rabu (31/10) malam, sekitar pukul 22.35 WIB di Pulau Rimau Balak. Setelah itu, Kamis (8/11) kapal juga kembali kandas di sekitar Pulau Sanghiyang. KMP BSP II tersebut merupakan kapal buatan Denmark 1983 dan mulai beroperasi pada 1996. Kapal yang memiliki daya muat penumpang 1.900 dan kendaraan 200 itu, dua kali kandas saat berlayar akibat mesin induknya mati.

Sementara, berdasarkan hasil evaluasi Kantor Administrator Pelabuhan (Adpel) Banten, kurun waktu enam bulan pertama 2007, KMP BSP II dinilai hanya mampu beroperasi satu kali trip pelayaran. Padahal sesuai jadwal selama enam bulan, KMP BSP II seharusnya melayani 432 kali trip. Bahkan akhir Agustus lalu, Kantor Adpel Banten telah mengirimkan surat agar PT ASDP mengganti enam kapal yang rusak, termasuk KMP BSP II. (Rapih/Job)***

Dishub Uji Kelaikan Bus AKDP/AKAP


CILEGON, (FB).-

Dinas perhubungan (Dishub) Kota Cilegon terus berupaya melakukan uji kelaikan terhadap bus antar kota dalam provinsi (AKDP) maupun antar kota antar provinsi (AKAP) yang berasal dari Terminal Bus Merak. Petugas Dishub akan memberikan sangsi terhadap kendaraan yang dinyatakan tidak laik.

“Ada beberapa sangsi jika dalam pemantauan pada saat berada di terminal, terdapat kendaraan yang tidak laik untuk beroperasi. Jika ada sopir nakal yang membiarkan kondisi armadanya seperti itu, kami tidak segan-segan memberi sangsi, disesuaikan dengan pelanggarannya," kata Kepala Dishub Kota Cilegon, Sri Haryanto, AN, kepada Fajar Banten, baru-baru ini.

Menurut Sri, upaya uji kelaikan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan kendaraan saat beroperasi mengangkut penumpang. Kendaraan yang tidak “fit”, kata Sri, akan membahayakan jiwa penumpangnya.

“Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal-hal yang merugikan, kami selalu mengecek kelaikan bus angkutan sebelum beroperasi,” ujar Sri.

Selain uji kelaikan, lanjutnya, Dishub Kota Cilegon juga telah mengeluarkan edaran kepada seluruh pengusaha angkutan darat tentang uji asap kendaraan. Asap yang keluar dari knalpot kendaraan akan dicek secara teliti. Jika tidak layak atau sudah dianggap rusak, kami meminta agar sopir atau pemilik bus untuk memperbaikinya. Jika sudah OK, harus diuji asap lagi di Dishub,” jelas Sri.

Menurut dia, dalam program uji asap kendaraan tersebut pihaknya tidak memungut biaya. Hal ini merupakan tugas dan tanggungjawab Dishub terhadap kendaraan angkutan, sehingga keadaannya dapat dinyatakan sehat dan laik beroperasi.

“Uji asap dilakukan di kantor Dishub. Sopir tinggal bawa saja busnya ke kantor kami, untuk diuji asapnya,” tukas Sri. (Rapih/Job)***

Saat KKL di Cilegon, Pasis Sespim Soroti Keberadaan Polmas

CILEGON, (FB).-
Keberadaan program polisi masyarakat (Polmas) di Kota Cilegon mendapat sorotan dari para Perwira Siswa Sekolah Staf Pimpinan (Pasis Sespim) Polri angkatan Dikreg 45 yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kota Cilegon selama sepekan mulai Senin (5/11) hingga Kamis (8/11) hari ini.
Agenda KKL calon pejabat polisi yang dilakukan kemarin adalah agenda diskusi. Sebelumnya 10 anggota pasis Sespim yang melaksanakan KKL di Polres Cilegon itu, mengambil sampling langsung ke masyarakat. Dalam agenda diskusi ini, mengundang sejumlah kalangan, mulai dari pemerintah daerah hingga pers.
Hadir dalam kesempatan diskusi KKL Pasis Sespim Polri itu, Asda I Pemkot Cilegon, H Samsul Rizal, Ketua Komisi II DPRD Cilegon, H Adad Musaddad, Wakil Ketua Komisi II DPRD Cilegon, Achmad Wahid, Camat Citangkil, Ujang Iing, Camat Jombang, Zahruddin B, Camat Puloampel, Rahmat Jaya, serta perwakilan pers, Wisnu Agus Mahendra, Wim Salim dan Rapih Herdiansyah.
Diskusi dimoderatori oleh AKBP Ida Utari, anggota KKL Pasis Sespim Polri yang sebelumnya menjabat sebagai Bidang SDM di Mabes Polri. Dia didampingi sejumlah peserta KKL yakni AKBP Toni Sinambela (Propam Mabes Polri), AKBP Puji Riyantio (Satreskrim Polda Jatim) dan AKBP Rahmat Wibowo.
Dalam diskusi ini ditanyakan mengenai persepsi masyarakat terhadap peran kepemimpinan polisi dalam rangka pelaksanaan polmas serta pelaksanaan polmas itu sendiri. Sedangkan fokus bahasannya antara lain yaitu penilaian terhadap polmas, pelaksanaan polmas, evaluasi polmas serta upaya percepatan “Polmas sebagai ikon Polri saat ini dan ke depan. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui pendapat dari sejumlah kalangan mengenai keberadaan polmas, apakah polmas dapat berhasil di Indonesia, terutama di Kota Cilegon,” kata AKBP Ida Utari, anggota KKL Pasis Sespim Polri yang jadi pemandu diskusi.
AKBP Ida menambahkan, pihaknya juga ingin mengetahui pelaksanaan polmas saat ini, serta faktor dan penyebab apa yang menjadikan polmas sulit berkembang. Hal ini, katanya, akan dijadikan bahan masukkan kepada Polri mengenai pelaksanaan Polmas.
3 P
Asda I Pemkot Cilegon, Samsul Rizal, menyatakan, secara umum konsep Polmas dinilai sudah baik. Akan tetapi, perlu ada faktor penunjang untuk membuat Polmas berhasil. Kata Samsul, setidaknya ada 3 P yang dapat menjadikan keberhasilan Polmas.
“Yang pertama adalah pembiayaan, kedua personel dan ketiga perlengkapan. Namun yang saya dapat ambil contoh saat ini adalah pembiayaan dan SDM (personel),” kata Samsul.
Dia menyarankan Polmas dapat juga diadopsi melalui Rt/Rw. Artinya, program Polmas dapat dimasukkan ke pelaksanaan program Rt/Rw yang notabene organisasi Rt/Rw Cilegon sudah berjalan dan mendapat bantuan anggaran dari Pemkot Cilegon, sehingga tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk membentuk wadah Polmas sendiri.
Namun hal itu dibantah Wakil Ketua Komisi II DPRD Cilegon, Achmad Wahid. Dia menilai jika program Polmas dimasukkan ke dalam organisasi Rt/Rw, khawatir program Rt/Rw akan terbengkalai. Jadi, kata Wahid, hal ini bukan permasalahan anggaran, melainkan pelaksanaan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
“Oleh sebab itu, alangkah baiknya program Polmas dapat sokongan dana dari dana APBD pemerintah,” harapnya.
Sementara Camat Citangkil, Ujang Iing, mengutarakan, respons masyarakat terhadap keberadaan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) atau Polmas di wilayahnya sangat baik. Namun, masalah anggaran masih menjadi kendala.
“Kalau bisa, anggota Polmas dilengkapi uniform (seragam-red) khusus, sehingga lebih berwibawa dan dipandang masyarakat, jika suatu hari ada masalah. Perlu diketahui, ada beberapa masalah keributan kecil baik dalam masyarakat maupun rumah tangga yang dapat diselesaikan oleh Polmas. Jika ada uniform, mungkin bisa lebih efektif lagi,” kata Ujang Iing.
Hasil dari kegiatan diskusi ini akan dibawa ke Seminar Nasional di Jakarta yang akan mengundang seluruh Kapolda se-Indonesia. Seminar tersebut akan membahas keberadaan Polmas di Indonesia, yang diambil dari pendapat dari masing-masing daerah. (Rapih/Job)***

Dewan akan Panggil Manajemen Matahari

CILEGON, (FB).-
Sejumlah perwakilan Forum Solidaritas Umat Islam Kota Cilegon, kemarin, mendatangi Kantor DPRD Kota Cilegon. Mereka membawa surat perjanjian yang ditandatangani manajemen Matahari Dept.Store Cabang Mayofield Mall mengenai permasalahan 3 karyawati yang di-PHK karena menggunakan jilbab.
Pada kesempatan itu, salah seorang korban pemecatan Matahari Dept.Store yakni Eva Junaeliah (28), ikut melakukan audiensi dengan jajaran Komisi II DPRD Kota Cilegon. Mereka diterima langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon, H Adad Musaddad beserta anggota komisi lainnya di ruang Komisi II.
Dalam pertemuan itu, mahasiswa memberikan salinan surat perjanjian yang dibuat pihak manajemen Matahari Dept. Store Cabang Mayofield Mall yang berisikan permohonan maaf dan perjanjian mengenai persoalan yang menimpa 3 karyawati yang berjilbab. Pada kesempatan itu, mahasiswa juga mengajukan tuntutan kepada pihak DPRD Kota Cilegon mengenai permasalahan ini.
“Belajar dari kasus ini, kita mendesak DPRD segera membuat peraturan daerah (perda) yang mengatur ketenagakerjaan, khususnya mengenai aturan terhadap perusahaan retail yang berada di Kota Cilegon,” kata Ketua IMC, Dede Rohana Putra.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga mendesak DPRD Kota Cilegon untuk memanggil manajemen Matahari Dept.Store untuk mengklarifikasi persoalan ini. Dalam agenda pemanggilan nanti, Dede berharap pihaknya dapat dilibatkan/diikutsertakan.
“Kita ingin tahu pengakuan dari manajemen, dan menghadirkan juga beberapa karyawan yang menjadi korban,” katanya.
Dede menjelaskan, desakan kepada DPRD untuk segera membuat perda yang mengatur tenaga kerja di perusahaan retail itu antara lain supaya dapat mengantisipasi kejadian serupa yang merugikan karyawan.
“Hal ini perlu dibuat semacam aturan khusus, karena sebagian besar perusahaan baru mau ‘nurut’ jika ada aturan. Kalau tidak ada aturan, mungkin susah. Kemungkinan juga kejadian ini bukan hanya Matahari, tapi masih banyak perusahaan lainnya. Oleh karena itu, payung hukumlah yang mampu mengantisipasi tindakan sepihak dari manajemen perusahaan,” jelas Dede.
Dia mengaku bersama elemen lainnya akan memantau persoalan Eva.dkk. Diterimanya Eva untuk bekerja kembali di Matahari, kata Dede, juga akan terus diawasi, karena khawatir ada intimidasi.
Mendapat masukan itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon, H Adad Musaddad, mengaku akan memanggil pihak manajemen Matahari Dept.Store paling lambat pekan depan. “Kami akan mendengar penjelasan langsung dari manajemen Matahari, supaya masalah ini dapat ditemukan titik terang,” katanya.
Usai beraudiensi dengan jajaran Komisi II DPRD Cilegon, perwakilan Forum Solidaritas Umat Islam Cilegon yang terdiri dari IMC, Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Cilegon, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Cilegon dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Cilegon itu, langsung mendatangi kantor wali kota. Namun sayangnya mereka tidak berhasil menemui orang satu di Kota Baja itu. Mereka hanya bisa menemui Asda III, Bambang P Sumo.
Kembali kerja dan masih shock
Sementara itu, salah seorang karyawati yang di-PHK, Eva Junaeliah (28), mulai Senin (5/11) kemarin, sudah kembali masuk kerja di kantor barunya di Mayofield Mall Cilegon. Dalam audiensi itu, Eva berterima kasih kepada semua pihak yang telah membela dirinya, sehingga dapat kembali bekerja.
“Saya juga terima kasih kepada manajemen Matahari yang sudah memanggil saya untuk kembali bekerja,” katanya.
Sementara, menurut Eva, salah seorang rekannya yang juga menjadi korban pemecatan karena jilbab, hingga kini masih mengalami shock. Kata Eva, rekannya tersebut belum bersedia datang ke kantor, meski sudah dipanggil oleh manajemen. (Rapih/Job)***

DEMO MATAHARI DEPT.STORE (4/11/07)

DEMO MATAHARI DEPT.STORE (4/11/07)
SERATUSAN massa yang tergabung dalam Forum Peduli Umat Islam Cilegon mendemo Matahari Dept.Store.*

Forum Solidaritas Umat Islam Cilegon Demo Matahari

CILEGON, (FB).-
Sebanyak 400 orang yang tergabung dalam Forum Solidaritas Umat Islam Kota Cilegon, Sabtu (3/11), menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Gedung Mayofield Mall Cilegon, lokasi Matahari Dept.Store Cabang Mayofield Mall Cilegon. Mereka mendesak manajemen meminta maaf dan mempekerjakan kembali 3 karyawati yang di-PHK karena menggunakan jilbab.
Dalam aksi tersebut, manajemen Matahari Dept. Store Cabang Cilegon akhirnya bersedia memenuhi tuntutan para demonstran. Para petinggi Matahari Dept.Store membuat surat pernyataan yang berisi perjanjian yang ditandatangani oleh Baharudin, selaku Store Manager Matahari Dept.Store Cabang Mayofield Mall Cilegon.
Isi surat pernyataan yang diberi materai tersebut antara lain adalah, pertama; pihak manajemen Matahari Dept.Store Cabang Mayofield Mall Cilegon memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada umat Islam, khususnya di Kota Cilegon atas kekhilafan manajemen Matahari Dept.Store Cabang Mayofield Mall Cilegon yang telah melarang karyawatinya menggunakan jilbab. Kedua; Sejak tanggal dibuat pernyataan ini manajemen Matahari Dept.Store Cabang Mayofield Mall Cilegon tidak akan melarang dan membolehkan karyawatinya menggunakan jilbab, karena hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi kaum muslimat dan kepatuhan terhadap Undang-undang negara Republik Indonesia. Perjanjian ketiga; Bagi karyawati Matahari Dept.Store Cabang Mayofield Mall Cilegon yang telah terpaksa mengundurkan diri dikarenakan menggunakan/memakai jilbab, akan direkrut kembali sebagai karyawati Matahari Dept.Store Cabang Mayofield Mall, pada posisi semula.
Surat pernyataan itu dibuat dalam rangka menjaga kondisi stabilitas pembangunan di Kota Cilegon. Surat ini juga dibuat tembusannya kepada Wali Kota Cilegon, Tb Aat Syafa`at, Ketua DPRD Kota Cilegon, KH Fathullah Syam`un, Kapolres Cilegon, AKBP Joko Suharyadi, manajemen Matahari Dept.Store Pusat di Jakarta, serta perwakilan demonstran yang terdiri dari 100 mahasiswa, 200 pelajar dan 100 elemen masyarakat.
Store Manager Matahari Dept.Store Cabang Mayofield Mall Cilegon, Baharudin mengungkapkan, pihaknya akan membahas lebih lanjut permasalahan ini di tingkat pusat. Ia juga mengaku akan memberikan kesempatan 3 karyawatinya untuk datang ke kantor.
Massa hampir ngamuk
Aksi terhadap manajemen Matahari Dept.Store yang memberhentikan 3 karyawatinya hanya karena menggunakan jilbab ini merupakan aksi unjuk rasa kedua, setelah sebelumnya massa dari Front Aksi Mahasiswa/mahasiswa (FAM/FAMi) serta PC Persatuan Mahasiswa Muslim Indonesia (PMII) Cilegon.
Namun kegiatan aksi Forum Umat Islam yang dimulai Pukul 13.00 WIB ini lebih banyak. Mereka terdiri dari Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Cabang Cilegon, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Cilegon, BEM FT Cilegon, Pemuda Muhammadiyah Cilegon, BEM STIE Al-Khairiyah, BEM STIT Al-Khairiyah, BEM Stikom Al-Khairiyah, HMI Komisariat Al-Khairiyah, Forum Peduli Suralaya (FPS), Masyarakat Peduli Pendidikan (MP2), P3M, Formasi Cilegon, Prisma Citangkil, HORAS Cilegon, FSP Citangkil, SMA Muhammadiyah, IPM Cilegon, OPMK, dan guru-guru TPA Hidayatullah.
Sebelum ditemui perwakilan manajemen Matahari Dept.Store, massa menggelar orasi dan membagikan selebaran yang berisi seruan moral. Dalam orasinya juru bicara aksi, Dede Rohana Putra, menyatakan, mengecam manajemen Matahari Dept.Store yang telah melarang karyawatinya menjalankan kebebasan agama.
"Seharusnya manajemen tidak melarang karyawannya menggunakan jilbab, karena di sini adalah Banten yang terkenal agamis dan mayoritas penduduknya muslim. Jika ada kebijakan dari manajemen Matahari seperti itu, sama artinya mengekang kebebasan beragama dan tidak menghormati umat Islam," kata Dede.
Oleh karena itu, lanjut Dede, pihaknya mendesak manajemen Matahari Dept.Store untuk meminta maaf melalui media massa kepada seluruh umat Islam di Kota Cilegon, khususnya kepada karyawan yang bersangkutan dan menyuruh kembali menggunakan jilbab kepada karyawan yang awalnya menggunakan jilbab.
"Kami juga mendesak manajemen Matahari Dept.Store Cabang Cilegon untuk segera mempekerjakan kembali tiga karyawati yang tidak mau melepaskan kerudungnya. Jika tuntutan kami tidak ditindaklanjuti selama 3x24 jam, kami akan memboikot produk Matahari dan siap untuk melakukan aksi lanjutan yang melibatkan massa lebih besar," ancamnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan, Azwar Annas, menambahkan, pihaknya mendesak seluruh perusahaan yang ada di Kota Cilegon, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang retail untuk menghormati karyawan yang beragama Islam, dengan memberikan kebebasan berkeyakinan kepada seluruh karyawannya.
"Yang terpenting, kami mendesak Pemkot Cilegon dan DPRD Cilegon untuk segera membuat perda atau peraturan yang mengatur kebebasan pekerja yang beragama Islam, sesuai dengan syariat Islam," pintanya. (Rapih/Job)***

Pro Pembangunan Jangan Karena Pro Perubahan

CILEGON, (FB).-
Munculnya Rembug Akbar LSM/OKP yang terdiri dari massa koalisi Pro Pembangunan di Kota Cilegon mendapat pertanyaan keras dari sejumlah elemen di Kota Baja. Mereka berharap kehadiran massa koalisi tersebut bukan semata-mata sebagai sebuah kegiatan balasan dari lahirnya Gerakan Pro Perubahan.
"Kami sebagai organisasi kemahasiswaan mendukung deklarasi rakyat membangun. Akan tetapi kami tidak menelan mentah-mentah konsep pro pembangunan itu. Kami hanya akan mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon, jika pembangunan itu tidak merugikan negara dan untuk kepentingan rakyat," kata Ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), Dede Rohana Putra kepada Fajar Banten, kemarin.
Menurut dia, pihaknya juga mendukung secara jelas perubahan yang dilakukan untuk ke arah yang lebih baik. Adanya Gerakan Pro Perubahan, kata dia, dianggap tepat untuk mendukung perubahan tersebut.
Dalam hal ini, lanjut Dede, pihaknya sangat menyayangkan sikap elit politik Kota Cilegon yang menggunakan OKP, LSM dan Organisasi kemahasiswaan untuk kepentingan politiknya. Dia menganggap masyarakat Cilegon dijejali dengan dinamika politik yang menyesatkan serta politik pragmatis.
"Jadinya, OKP, LSM dan Organisasi kemahasiswaan tidak berkiprah lagi pada koridor sebenarnya. Perlu dipahami, dalam konteks ini, bukan berarti IMC tidak memiliki pendirian yang mendukung pada Pro Perubahan dan Pro Pembangunan. Namun inilah pendirian IMC yang akan tetap independen dan berbuat untuk kepentingan rakyat tanpa ditunggangi olek kelompok manapun," jelasnya.
Menurut Dede, pihaknya melihat pada dua kubu di Kota Baja ini memiliki sisi baik dan buruknya. Pada sisi baik, kata Dede, IMC akan mendukung kelompok itu. Akan tetapi, pada sisi buruknya IMC akan siap berhadapan dengan kelompok manapun.
Ketua KAMMI Cilegon, Angga Refliana E, juga mengungkapkan, secara umum KAMMI sangat appreciated terhadap deklarasi Koalisi Akbar LSM Pro Pembangunan, serta kepada pihak penyelenggara yang sudah menjadi pionir bagi elemen2 masyarakat di Cilegon.
"Kita siap mendukung aktif asalkan benar-benar mempunyai visi yang sesuai dengan namanya, di samping juga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat Cilegon serta tidak ditunggangi oleh kepentingan golongan manapun. Kita berharap deklarasi ini tidak hanya ceremonial yang tidak ada follow-up-nya," harap Angga.
Sementara, Ketua BEM FT Untirta, Erfan Septian Fahmi, mengaku mendukung segala bentuk kegiatan yang menyangkut kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Cilegon.
"Semoga deklarasi Gerakan Pro Pembangunan ini bukan digunakan sebagai tunggangan kepada pihak-pihak yang ingin berkuasa di Cilegon. Ini adalah sebuah pemikiran husnudzdzon (prasangka baik-red) dari kami," kata Erfan.
Dia juga berterima kasih kepada pihak panitia penyelenggara yang telah menyukseskan acara ini dengan menghadirkan OKP, LSM, ORMAS, dan organisasi Mahasiswa di Cilegon untuk bersama-sama membangun Cilegon ke arah yang lebih baik, sehingga kembali terjalin ukhuwah diantara kita bersama.
"Semoga ke depan akan terbina cilegon yang lebih baik dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat bukan kepentingan segolongan orang atau parpol saja," harap Erfan.
Manuver Pemkot Cilegon
Sementara itu, Presidium Barisan Muda Nasional, Isbatullah Alibasja, menilai adanya program pendataan keberadaan LSM/OKP/Ormas di Kota Cilegon yang dilakukan oleh Badan Kesbanglinmaspol Kota Cilegon tak lain hanya sebagai upaya Pemerintah Kota Cilegon untuk membendung Gerakan Pro Perubahan.
"Ini adalah langkah sistematis yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa untuk memberangus demokrasi di Cilegon," kata Isbatullah kepada Fajar Banten, kemarin.
Isbat-sapaan akrabnya-, mengungkapkan, penekanan Badan Kesbanglinmaspol Kota Cilegon terhadap keberadaan LSM/OKP/Ormas di Kota Baja untuk mendaftarkan diri ke Kesbanglinmaspol itu dianggap sebagai gerakan reaksioner Pemkot Cilegon dalam upaya membendung gerakan progresif dari LSM koalisi yang menginginkan perubahan.
"Ini adalah manuver yang dilakukan Pemkot Cilegon untuk membendung kawan-kawan. Perlu diketahui, ini adalah manuver yang berbau neo-orde baru. Jadi, bisa dikatakan rezim yang berkuasa di Kota Cilegon ini adalah miniatur kecil dari rezim Soeharto," ujar Isbat. (Rapih/Job)***

Buruh Cilegon Minta Besaran UMK Di Luar Tunjangan?

CILEGON, (FB).-
Ketua Presidium Serikat Pekerja PT Titan (Dulu PT Peni-red), Yusron H Kamal, berharap besaran Upah Minimum Kota (UMK) Cilegon Tahun 2008 yang kini sudah diajukan ke Wali Kota Cilegon dapat memberi kepuasan para buruh. Dia juga berharap besaran UMK 2008 tersebut ditetapkan di luar dari beberapa tunjangan lain untuk para buruh.
"Saat ini daya beli masyarakat berkurang, sedangkan harga bahan pokok selalu meningkat. Harusnya UMK dapat disesuaikan dengan kebutuhan tingkat ekonomi," kata Yusron, kepada Fajar Banten, kemarin.
Ia mengatakan, untuk menetapkan besaran UMK harus ada penyesuaian. Selaku pekerja, Yusron berharap UMK 2008 yang ditetapkan nanti, di luar tunjangan lain, seperti transportasi, tunjangan keluarga dan anak, tunjangan kesehatan serta tunjangan lain.
"Perlu diketahui, dengan UMK sebesar Rp905 pada tahun 2007, para buruh masih tekor. Jika dihitung-hitung besaran UMK Rp905 ribu habis di tengah jalan. Untuk bayar kost, bagi yang tidak punya tempat tinggal saja paling murah Rp250 ribu. Bagi wanita, belum belanja kosmetik dan kalau lelaki untuk ngerokok dan lain sebagainya, sehingga uang yang menyisa dari upahnya kecil, bahkan pas-pasan," jelas Yusron, yang juga Wakil Sekertaris DPW PAN Provinsi Banten ini.
Diungkapkan Yusron, salah satu parameter kenaikan upah adalah inflasi. Saat ini terjadi penurunan inflasi, sehingga daya beli masyarakat berkurang dan harga pokok meningkat. Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah dapat mengakomodir kebutuhan buruh dengan menaikkan UMK pada 2008.
Hal senada diungkapkan Ketua Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Cabang Cilegon, Muhammad Iqbal. Ia menilai besaran UMK di Cilegon idealnya di atas angka Rp1 juta. Berdasarkan hasil survey PPMI Kota Cilegon, katanya, besaran ideal UMK Cilegon mencapai Rp 1.275.000 per bulan.
“UMK yang ada saat ini hanya parameter per buruh saja. Nilai segitu belum cukup untuk kebutuhan keluarga. Di samping itu, berdasarkan variabel standar Kepmen, besaran UMK dilihat dari harga jual dan bertambahnya standar biaya hidup dan lain-lain," katanya.
Sementara itu, Dewan Pengupahan Kota Cilegon, Rabu (31/10) lalu, menggelar rapat penetapan UMK 2008. Namun, hingga kini, besaran UMK Cilegon 2008 yang diajukan masih dirahasiakan. Sementara berdasarkan informasi yang diperoleh Fajar Banten, besaran UMK yang akan diajukan tersebut masih di bawah angka KHL (kebutuhan hidup layak,red) 2007, yakni sebesar Rp 981.215. Draf usulan UMK 2008 Kota Cilegon, Jumat (2/11) kabarnya sudah diajukan ke Gubernur Banten melalui Wali Kota Cilegon. (Rapih/Job)***