Minggu, 11 November 2007

Direksi Dirombak, PT KS Harus Untung

CILEGON, (FB).-

Pergantian jabatan Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel (KS) dari Ir H Daenulhay menjadi Fazwar Bujang serta perombakan jajaran direksi dan dewan komisaris, mendapat sorotan dari berbagai elemen. diharapkan dapat membawa manfaat, baik terhadap perusahaan maupun masyarakat. Jajaran direksi dan komisaris baru juga diharapkan dapat memajukan dan memakmurkan perusahaan.

Demikian dikatakan Ketua Umum Perguruan Besar (PB) Al-Khairiyah, H Hikmatullah A Syam`un, usai menghadiri acara Bakti Sosial Pengobatan Gratis dan Silaturahmi GM Forum Komunikasi Putera-puteri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) Provinsi Banten di Cibeber, Kota Cilegon, kemarin.

“Bagaimana caranya supaya perusahaan jangan rugi melulu. Sekarang direksi dirombak, jadi PT KS harus untung,” tutur H. Hikmatullah.

Selain meraih keuntungan sebesar-besarnya, lanjut dia, PT KS harus memerhatikan potensi yang ada di masyarakat di wilayah perusahaan. Salah satunya, termasuk Al-Khairiyah serta lembaga-lembaga pengembangan pendidikan, yang merupakan asset pembangunan sumber daya manusia (SDM).

“Jika hal itu tidak diperhatikan, maka tidak akan tercetak generasi penerus yang dapat membantu perusahaan dan memajukan daerah. Bisa dikatakan selama ini PT KS seperti pulau yang berada di tengah laut. Karena itu, PT KS harus bias mengembangkan potensi yang ada di sekitar,” harapnya.

Menanggapi pergantian jabatan kedireksian di perusahaan baja itu, Hikmatullah mengatakan, sebagai organisasi bisnis, PT KS harusnya lebih banyak melakukan pertimbangan. PT KS merupakan komunitas besar dan memiliki banyak SDM yang merupakan putra daerah. “Jadi, kalau memang ada putra daerah yang mampu memimpin PT KS, Why Not!” tuturnya.

Kecewa

Sementara itu, Ketua LSM Peduli Banten Masa Depan (PBMD), Mustofa, mengaku kecewa atas hasil perombakan direksi dan jajaran komisi PT KS. Pasalnya, kata dia, tidak ada satupun putra daerah yang menduduki jabatan strategis.

“Sebagai orang Banten, kami merasa dilecehkan dengan tidak adanya putra daerah yang menduduki jabatan strategis di PT KS. Sebelumnya, Pak Daenulhay hanya satu-satunya putra daerah yang menduduki jabatan strategis perusahaan baja tersebut. Namun, sekarang ini seolah-olah PT KS anti-putra daerah dan sudah dikuasai Suku ‘Minang’,” ungkap Mustofa. (Rapih/Job)***

Tidak ada komentar:

AKSI SOLIDARITAS WARTAWAN

AKSI SOLIDARITAS WARTAWAN
Wartawan yang tergabung dalam PWI Kota Cilegon, Cilegon Jurnalis Forum dan Forum Diskusi Wartawan Harian Banten melakukan unjuk rasa mengecam tindakan premanisme terhadap wartawan, terkait kedatangan ormas Kota Cilegon ke Kantor Harian Umum Fajar Banten, yang dinilai telah melakukan intimidasi dan intervensi terhadap perusahaan media, terkait sebuah pemberitaan.*

AKSI SOLIDARITAS WARTAWAN

AKSI SOLIDARITAS WARTAWAN
Simbol Pengekangan Terhadap Pers di Kota Cilegon

Terkait Intimidasi Terhadap Manajemen Fajar Banten, Wartawan Kecam Ormas Kota Cilegon

CILEGON, (FB).-

Puluhan wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik, kemarin melakukan aksi unjuk rasa di Kota Cilegon. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas wartawan terkait adanya sejumlah organisasi massa di Kota Cilegon yang mendatangi kantor HU Fajar Banten pada Selasa (5/5). Upaya itu dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap manajemen media dan intimidasi terhadap kerja wartawan.

Berdasarkan pemantauan di lokasi, wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Kota Cilegon, Cilegon Jurnalis Forum (CJF), serta Forum Diskusi Wartawan Harian (FDWH) Banten, memulai aksinya dengan melakukan longmarch dari kawasan Simpang Tiga Kota Cilegon sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka membagikan selebaran pernyataan sikap kepada para pengguna jalan di sekitar jalur protokol kawasan Simpang Tiga Kota Cilegon.

Mereka juga menyampaikan aksi dan seruan terkait kerja dan tugas serta profesi wartawan yang dilindungi Undang-undang Pokok Pers Nomor 40 tahun 1999. Dalam hal ini wartawan juga meminta perlindungan kepada aparat kepolisian, terhadap adanya bentuk intimidasi terhadap kerja wartawan dari sekelompok massa yang mendatangi Kantor Redaksi HU Fajar Banten.

Kami melihat kelompok massa yang mendatangi kantor redaksi kawan kami di Serang sudah tidak etis. Mereka adalah para elit yang kami rasa mengerti terhadap kerja dan profesi wartawan. Seharusnya jika ada permasalahan dalam suatu pemberitaan, dapat disampaikan berdasarkan aturan serta melalui koridor yang tepat, berdasarkan tugas wartawan. Salah satunya hak jawab, bukan dengan cara mengerahkan massa seperti itu,” kata Koordinator FDWH Banten, Eka Satia Laksamana, saat menyampaikan orasi.

Oleh karena itu, kata Eka, wartawan menyatakan sikap, mengutuk keras dan melawan terhadap upaya intimidasi dan intervensi terhadap media dan kerja wartawan. Dia berharap tidak ada lagi upaya premansime dari pihak manapun dengan cara mengintimidasi terhadap wartawan, baik di Kota Cilegon maupun di beberapa daerah lain di Banten.

Raden Aji Waskita, selaku orator aksi mewakili PWI Perwakilan Kota Cilegon, mengatakan, perlawanan terhadap bentuk intimidasi terhadap kerja wartawan. Kata Aji, tak ada pihak manapun yang dapat mencampuri urusan terlalu jauh terhadap kebijakan media. ”Hari ini kami melawan dan menyatakan perang terhadap bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan,” kata Aji.

Perlindungan hukum

Usai berorasi di kawasan Simpang Tiga Cilegon, wartawan langsung bergerak menuju Mapolres Cilegon. Sambil berjalan mereka terus meneriakkan yel-yel perlawan dan kecaman terhadap bentuk intimidasi terhadap pers. Setibanya di Mapolres Cilegon, wartawan diterima Kabag Bina Mitra Polres Cilegon, AKP Ade Kusnadi di Aula Mapolres Cilegon. Saat audiensi itu, Ketua PWI Perwakilan Kota Cilegon, Iwan Sunano membacakan pernyataan sikap. ”PWI Kota Cilegon menyatakan sikap, mengutuk keras aksi premanisme yang dilakukan organisasi massa di Kota Cilegon yang telah membelenggu kemerdekaan dan kebebasan pers, dengan mengintervensi kerja wartawan terhadap karya jurnalistik dengan mendatangi kantor HU Fajar Banten Selasa 5 Mei 2009. Hal itu merupakan sikap arogansi sekelompok warga yang mengatasnamakan organisasi massa tersebut sebagai bentuk intervensi nyata terhadap kebebasan media di Kota Cilegon. Ini sudah merupakan bentuk intervensi dan dianggap salah jalur. Terlebih pada hal ini aspirasi yang disampaikan terlalu dianggap mendiskriditkan seorang wartawan bernama Rapih Herdiansyah (wartawan Fajar Banten wilayah Cilegon),” kata Iwan.

Atas dasar itu, Iwan menyatakan, demi tegaknya demokrasi dan kebebasan pers, PWI Kota Cilegon menyatakan melawan aksi premanisme terhadap pers dalam bentuk apapun; mengutuk keras aksi massa yang mengintervensi manajemen media (HU Fajar Banten) untuk melakukan tindakan/kebijakan dalam porsi manajemen redaksi (pemecatan pekerja pers); PWI Kota Cilegon mendesak pihak kepolisian dalam hal ini Polres Cilegon menindak tegas setiap aksi premanisme terhadap seluruh lapisan masyarakat dan pekerja jurnalistik; serta memberikan perlindungan terhadap insan pers yang melaksanakan tugas di wilayah hukum Kota Cilegon sesuai dengan undang-undang.

PWI Kota Cilegon juga melampirkan data kasus kekerasan dan intimidasi terhadap insan pers yang pernah terjadi di Cilegon, seperti pemukulan terhadap wartawan Radio Hot FM, bernama Rahmat Suardi dan penyerangan massa ke Kantor Redaksi Majalah Teras akibat ketidakpuasan terhadap pemberitaan.

Oleh itu, sekarang kami titipkan kepada Polres Cilegon, saudara Rapih Herdiansyah agar dilindungi dalam melaksanakan tugas sebagai wartawan di wilayah Cilegon,” kata Eka Satia Laksamana, menambahkan.

Kabag Bina Mitra Polres Cilegon, AKP Ade Kusnadi, menyatakan menerima surat pernyataan sikap dan permohonan perlindungan hukum dari wartawan. Menurut dia, sebagai aparat berwenang, pihaknya wajib melakukan perlindungan terhadap siapapun. ”Jadi surat ini kami terima dan akan ditindaklanjuti, apabila ada hal yang dinilai perlu ditindaklanjuti,” kata Ade.

Prihatin dan bangga

Sementara itu, Ketua PWI Banten, H. Agus Sandjadirdja mengaku prihatin terhadap sikap elemen masyarakat Cilegon yang melakukan sebuah aksi unjuk rasa melakukan intervensi terhadap kinerja wartawan. Tentunya, Agus juga mengaku sangat mendukung langkah sejumlah wartawan yang secara spontanitas berpartisipasi bersama menyatakan sikap dalam aksi di Mapolres tersebut.
”Jika ada seorang wartawan kalau sudah merasa disakiti, maka semua wartawan akan tersakiti. Oleh karena itu, saya bangga dengan spontanitas sejumlah wartawan dari berbagai media cetak maupun elektronik yang melakukan aksi ini,” ujarnya. (H-35)***

KUNJUNGAN KAPOLDA BANTEN KE POLRES CILEGON (05/02/2008)

KUNJUNGAN KAPOLDA BANTEN KE POLRES CILEGON (05/02/2008)
KAPOLDA Banten, Kombes Pol Rumiah, K menyalami anggota Polwan Polres Cilegon. Kapolda wanita pertama di Indonesia tersebut melakukan kunjungan kerja ke beberapa polres serta instansi di lingkungan Polda Banten. Kunjungan Kapolda ke Cilegon sendiri merupakan kedua kalinya, setelah sebelumnya berkunjung ke Ditpolair Polda Banten di Suralaya, Merak.*

Kapolda,"Masalah di Cilegon Sangat Kompleks dan Berskala Nasional."

CILEGON, (FB).-
Kapolda Banten, Kombes Polisi Rumiah, K menilai kondisi geografis Kota Cilegon kecil, namun permasalahan yang terjadi sangat kompleks. Menurut dia, permasalahan yang terjadi di Kota Baja bukan lagi berskala lokal, akan tetapi berskala nasional.
“Oleh karena itu, anggota kepolisian di Kota Cilegon setiap saat harus siap melaksanakan kebijakan dan arturan yang ada secara bersama-sama,” kata Kapolda saat melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi ke Polres Cilegon, Selasa (5/2/2008).
Kapolda wanita pertama di Indonesia ini juga meminta kepada anggota kepolisian untuk tetap memonitor kondisi dan situasi lingkungan. Anggota juga, lanjut dia, harus meningkatkan dispilin pribadi serta harus bisa menjaga emosi.
“Saya juga berharap agar polisi ke depan harus berupaya menjadi yang bersih, traspnaran dan akuntabilitas, dengan melaksanakan tugas sesuai dengan visi dan misi Polri,” pintanya
Tujuh prinsip
Lebih lanjut, Kapolda berharap anggota kepolisian harus bisa melaksanakan nilai-nilai dengan teori 1,6 dan 5, yaitu Taat Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Menjalankan Rukun Islam dan Rukun Iman.
“Anggota harus memegang tujuh prinsip dalam bertugas, yakni kejujuran, tanggungjawab, visioner, displin, kerjasama, adil serta peduli terhadap lingkungan. Semua prinsip ini sudah jelas diatur dalam agama,” jelasnya.
Sementara, Kapolres Cilegon, AKBP Joko Suharyadi, pada kesempatan itu memaparkan situasi yang berkaitan dengan situasi kesatuan Polres Cilegon, keberadaan Perpolisian Masyarakat (Polmas) dan persiapan menghadapi HUT Polri pada 1 Juli mendatang di Kota Cilegon. (J-02)***

GUNUNG ANAK KRAKATAU (25/10/07)

GUNUNG ANAK KRAKATAU (25/10/07)
ASAP mengepul keluar dari perut Gunung Anak Krakatau (GAK) sejak ditetapkan status siaga (Level III).*

GANGWAY TERMINAL TERPADU MERAK (11/12/07).

GANGWAY TERMINAL TERPADU MERAK (11/12/07).
SEJUMLAH pekerja pembangunan proyek gangway Terminal Terpadu Merak (TTM) sedang mengerjakan bagian konstruksi rangka gangway yang akan menghubungkan terminal tersebut ke Pelabuhan Penyeberangan Merak.*

TIGA NELAYAN JARAH BESI KAPAL TONGKANG DITANGKAP POLAIR POLDA BANTEN (11/12/07).

TIGA NELAYAN JARAH BESI KAPAL TONGKANG DITANGKAP POLAIR POLDA BANTEN (11/12/07).
TAKRUDI (38), Rasidi (32), dan M Thamrin Syuhada (52), nelayan asal Kabupaten Pandeglang sedang menunjukkan barang bukti besi hasil curiannya di Mako Polair Polda Banten, Suralaya, Merak, kemarin. Mereka ditangkap setelah kepergok mencuri besi kapal tongkang terdampar di Perairan Panaitan.*

370 RIBU PIL DISITA KPPP MERAK (1/12/07)

370 RIBU PIL DISITA KPPP MERAK (1/12/07)
Sebanyak 370 ribu butir pil obat yang diduga jenis psikotropika atau obat terlarang yang termasuk dalam kategori Daftar-G, diamankan Petugas Kepolisian Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KPPP) Merak, dari sebuah mobil Colt Diesel BG 8754 RT, *

370 Ribu Butir Pil Disita KPPP Merak

MERAK, (FB).-

Sebanyak 370 ribu butir pil obat yang diduga jenis psikotropika atau obat terlarang yang termasuk dalam kategori Daftar-G, diamankan Petugas Kepolisian Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KPPP) Merak, dari sebuah mobil Colt Diesel BG 8754 RT, Sabtu (1/12). Obat tanpa dokumen tersebut diamankan petugas saat melaksanakan Operasi Pekat di Pintu Keluar Pelabuhan Penyeberangan Merak.
Kepala KPPP Merak, AKP Moch Sujatna, menyatakan, pihaknya mengamankan ratusan ribu pil obat tanpa dokumen yang diduga sejenis obat penenang dari sebuah mobil yang berasal dari Palembang.
"Ratusan ribu pil yang dibungkus dengan dua kardus besar itu akan dikirimkan atas nama Saring di Sampang, Cilacap – Jawa Tengah," kata Sujatna, kepada Fajar Banten, kemarin.
Ia mengatakan, obat yang berlabel Promed-Promes itu disita dari hasil Operasi Pekat yang dilakukan dalam rangka antisipasi pengawasan barang dan orang dari wilayah Sumatera ke Pulau Jawa. Dalam razia tersebut pihaknya mengerahkan dua anjing pelacak.
"Hasilnya, ditemukan ratusan ribu obat berlabel Promed-Promes tanpa dokumen resmi dari dalam sebuah mobil boks yang baru turun dari kapal," jelasnya.
Menurut dia, saat ini pihaknya masih menyelidiki untuk mengetahui jenis obat yang berlabel Promed-Promes tersebut. Dugaan sementara, obat tanpa dokumen itu termasuk jenis obat terlarang yang juga termasuk obat Daftar-G yang peredarannya sudah ditarik BPOM-RI.
"Oleh karena itu, untuk menentukan jenis obat tersebut, sampelnya sudah dikirim ke Balai POM. Untuk sementara berdasarkan informasi yang diterima bahwa obat itu termasuk salah satu obat penenang. Namun, untuk lebih meyakinkan kami menunggu hasil dari Balai POM," ujarnya.
Untuk mengantisipasi peredaran barang terlarang dan pengawasan orang, kata Sujatna, petugas KPPP merak melakukan razia secara rutin oleh di sekitar pintu masuk dan pintu keluar pelabuhan.
Berdasarkan data yang dihimpun Fajar Banten, Per tanggal 30 Agustus 2007, BPOM menarik peredaran sejumlah obat jadi dengan zat adiktif Nimesulide dari pasaran. Daftar obat jadi tersebut antara lain adalah Aulin (PT. Gala Djaya/ Helsin Birex Pharma, Irlandia); Nimed (PT. Schering Plough/ Helsin Birex Pharma, Irlandia); Flamesin dan Nimesulide (PT. Indofarma); Ilusemin (Pt Pharos Tk); Nicox dan Nimesulide (PT. Novell Pharmaceutical); Nimesulide (PT. Hexpham); Nimost (PT. Sanbe Farma); Nisilin (PT. Mersifarma Tirmaku); Promes (PT Promed Rahardjo); Sohoflam (PT. Soho Industri Pharmasi) serta Ximede (PT. Combiphar). (J-02)***

Cilegon Tuan Rumah Tsunami Drill Nasional 2007

CILEGON, (FB).-

Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon pada 26 Desember mendatang akan dijadikan lokasi pelaksanaan Tsunami Drill tingkat Nasional 2007.

Kegiatan itu rencananya akan dihadiri Presiden Republik Indonesia (RI), Susilo Bambang Yudoyono.

Sejumlah pihak, baik Pemerintah Provinsi Banten maupun Pemerintah Kota Cilegon serta Pemerintah Kabupaten Serang, tengah melakukan persiapan kegiatan yang akan melibatkan puluhan ribu masyarakat untuk menjadi objek pelaksanaan simulasi bencana tersebut.

Menurut Camat Ciwandan, M Nurullah, pihaknya hingga kini masih melakukan persiapan menjelang pelaksanaan simulasi yang akan dihadiri orang nomor satu di tanah air ini. Persiapan yang dilakukan, lanjut dia, antara lain menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan itu.

"Kami juga telah melakukan koordinasi dengan aparat desa dan masyarakat. Namun, koordinator yang langsung berkoordinasi dengan Pemkot Cilegon, serya Kepolisian/TNI adalah tim dari Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) Provinsi dan kabupaten/kota. Mereka yang akan mempersiapkan segalanya," ujar Nurullah.

Dijelaskan, aparat Kecamatan Ciwandan melakukan koordinasi dengan pihak terkait di tingkat Kota Cilegon. Setelah itu, kata Nurullah, pihaknya langsung mengkoordinasikan dengan aparat desa serta masyarakat. "Untuk kelengkapan lainnya, itu merupakan urusan panitia yakni satlak PB Provinsi dan kabupaten Serang dan Kota Cilegon," katanya.

Dia mengungkapkan, ditunjuknya Kelurahan Gunung Sugih sebagai lokasi pelaksanaan Tsunami Drill tingkat Nasional 2007, antara lain karena wilayah Cilegon, khususnya Kecamatan Ciwandan berada di daerah pesisir pantai. Selain itu, di wilayah ini juga banyak berdiri pabrik kimia.

"Kegiatan nanti akan melibatkan peserta simulasi sebanyak 10 sampai 20 ribu masyarakat," ungkap Nurullah.

Selain melibatkan masyarakat, lanjut dia, simulasi penanganan bencana alam dan tsunami ini juga akan melibatkan pihak perusahaan. Pasalnya, Kecamatan Ciwandan dikelilingi beberapa perusahaan kimia yang cukup besar.

"Hampit setiap perusahaan-perusahaan itu mempunyai safety yang cukup baik. Oleh karena itu, saat simulasi nanti, perusahaan akan memeragakan alat safety penanggulangan bencana itu," terangnya.

Daerah aman

Sementara itu, Lurah Banjarnegara, Junaedi, menyatakan, wilayah Kelurahan Banjarnegara merupakan daerah aman untuk dijadikan lokasi evakuasi saat terjadi bencana. Pasalnya, Banjarnegara merupakan daerah dataran tinggi, sehingga masyarakat akan aman jika melakukan evakuasi di daerah tersebut.

"Daerah kami memang berada di dataran tinggi, sehingga potensial untuk dijadikan daerah evakuasi," ujar Junaedi. (J-02)***

Kadin Bentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Proyek

CILEGON, (FB).-

Dalam waktu dekat, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Cilegon akan membentuk tim pengawas pelaksanaan pembangunan proyek di Lingkungan Pemkot Cilegon, BUMN, maupun BUMD. Hal itu dilakukan guna menghindari adanya penyimpangan dalam pelaksanaan seluruh proyek.

"Sudah saatnya Kadin Cilegon membentuk tim pengawas untuk memantau pelaksanaan proyek yang dilakukan di Cilegon, baik oleh pemerintah daerah, BUMN maupun BUMD," ujar salah seorang Pengurus Kadin Kota Cilegon, Hikmatullah saat menggelar pertemuan pengusaha dan pengurus Kadin Cilegon, di Kantor Kadin, kemarin.

Hikmatullah menyatakan, tim pengawas akan melakukan pemantaua terhadap seluruh pelaksanaan proyek. Terlepas siapapun yang mengerjakan, kata dia, tim pengawasn Kadin Kota Cilegon tidak akan pandang bulu. "Kalau ada yang menyimpang, tim akan mengambil tindakan dan pengusutan," tandasnya.

Hikmatullah mengungkapkan, saat ini terdapat sejumlah pelaksanaan proyek pembangunan yang dinilai kurang transparan. Menurut dia, bayak terjadi dugaan penyimpangan baik terhadap nilai proyek maupun pengumuman lelang. Selain itu, banyak juga pengerjaan proyek yang hanya dikerjakan oleh orang-orang terdekat dengan kekuasaan.

"Dengan terbentuk tim itu, kami mengharapkan ada media informasi tentang pelaksanaan dan pengumuman seluruh proyek di setiap instansi, sehingga kami bisa mengetahui berapa nilai investasi dan siapa yang mengerjakan. Pokoknya kami ingin ada transparansi," ujarnya.

Dia berharap, dalam pelaksanaan proyek setiap instansi maupun lembaga di Kota Cilegon supaya tidak membeda-bedakan keberadaan para pengusaha, terutama pengusaha lokal dan yang tercatat sebagai anggota Kadin.

"Sebagian besar pengusaha local yang tercatat sebagai anggota Kadin memiliki prestasi dan kualitas yang bisa diandalkan. Kesempatan pengusaha lokal harusnya bisa lebih di kedepankan, tanpa hanya melihat orang-orang dekat saja yang mengerjakan proyek," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Kadin Kota Cilegon, H Sam Rachmat menyatakan, pelaksanaan pembangunan empat mega proyek Pemkot Cilegon yang terdiri dari Jalan Lingkar Selatan (JLS), Terminal Terpadu Merak (TTM), Pelabuhan Kubangsari, serta Pasar Kranggot akan menjadi sasaran utama dari tim pengawas di Kadin.

"Empat mega proyek itu akan masuk dalam pengawasan kami. Kami mendukung pelaksanaan mega proyek itu, tapi para pelaksana harus memberikan transparansi. Begitu uga dengan seluruh proyek lainnya di Cilegon, semua harus transparan, " pintanya.

Sam berharap, dengan adanya tim ini dapat menjadikan media informasi secara transparan terhadap pelaksanaan proyek. Selain itu, diharapkan juga semua pengusaha diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk ikut terlibat dalam pengerjaan proyek yang dilaksanakan di Kota Baja.

Pertemuan Kadin dengan para pengusaha itu dihadiri kurang lebih 50 pengusaha dari sejumlah CV dan PT. Mereka diantaranya, CV Delta Utara, CV Banjar Jaya, CV Bintang Pribumi, PT Ada Jaya Abadi, PT Linggar Perdana, PT Esa Giat, dan CV Tiga Putra. (J-02)***

Ade Miftah Harus Berjiwa Keras dan Jangan Cengeng

CILEGON, (FB).-

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Kota Cilegon, Achmad Wahid, meminta Ketua Forum Komunikasi Putra-putri Banten-Krakatau Steel Group (FKPB-KSG), Ade Miftah untuk tidak membuat situasi menjadi tidak kondusif.

“Yang saya lihat, sikap Ade Miftah sudah berbau politik. Selain meramaikan wacana putra daerah di PT KS, dia juga menggelar pertemuan yang bertajuk pembaru pembanguan. Dengan itu, masyarakat juga bisa menilai sendiri, ada niat apa dari pergerakannya itu,” kata Wahid, kepada Fajar Banten, kemarin.

Mengenai wacana putra daerah di tubuh tertinggi PT KS, Wahid, menyatakan, putra Banten sejatinya suka mendoktrin dirinya dengan nilai luhur agama. Islam juga melarang umatnya menganut faham sukuisme (su`ubiyah).

“Jadi, orang lahir ke dunia tidak memilih siapa ibunya, dan di mana ia akan dilahirkan. Dari situlah, siapa yang lulus dengan seleksi alam dia akan hidup dan sukses. Wong urep mah tergantung amal-amalan. Siapa yang berprestasi maka wajar diakui dan punya posisi,” jelas Wahid.

Sebagai generasi muda, kata Wahid, sebaiknya Ade Miftah bisa belajar berjiwa besar dan tidak cengeng. Rasionalitas, objektivitas, kreativitas, idealitas dan kerja keras, kata dia, harus dijadikan karakteristik.

“Putra daerah kini bukan gerombolan bebek yang ribut bila lapar dan adem gelenggem bila dapat makan. Belajarlah sejarah para pahlawan. Mereka jadi pahlawan karena komitmen dan keyakinan yang kuat membangun rakyatnya. Bukan ribut atas nama ini itu. Jadi, stop berfikir distruktif dan mari berfikir kontruktif untuk Cilegon. Siapapun yang merusak Cilegon jangan dibiarkan demi anak cucu,” tegasnya.

Menurut Wahid, banyak hal yang harus dilakukan oleh seorang generasi muda putra daerah. Untuk melindungi anak cucu, sebagai putra daerah harus mengawasi lingkungan. Jangan biarkan illegal logging menggunduli hutan. “Kawal ketat juga APBD, agar kemiskinan berkurang,” tukasnya. (J-02)***

Dinas Pariwisata akan Mendata Jenis-Jenis Kesenian

CILEGON, (FB).-

Dinas Pariwisata Kota Cilegon saat ini sedang mengumpulkan data-data dari sejumlah kecamatan di wilayah Kota Cilegon, untuk melakukan pendataan jenis-jenis kesenian yang ada di Kota Cilegon.

“Dari pendataan itu nantinya akan dipilah-pilah, apakah kesenian tersebut akan dimasukkan sebagai kesenian asli Cilegon atau tidak. Kami mengharapkan Desember mendatang pendataan itu akan selesai,” kata Kasubdin Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Cilegon, Achmad Taufik baru-baru ini.

Ia menjelaskan,upaya pendataan terhadap jenis kesenian tersebut dilakukan dari beberapa kecamatan di wilayah Kota Cilegon. Pemkot Cilegon, kata dia, melalui Dinas Pariwisata akan mengetahui jenis kesenian di tiap-tiap kecamatan.

Ditanya mengenai adanya gagasan tarian “Neng Kene Keh” yang dirintis Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan (LPK) Seruling di Kota Cilegon, kata Taufik, jenis kesenian tersebut belum tercatat di Dinas Pariwisata.

“Untuk membakukan jenis suatu kesenian, perlu dilakukan kajian dan penilaian. Pada dasarnya, apa yang dilakukan itu merupakan upaya membudayakan kesenian tradisional,” ujarnya.

Meksi demikian, lanjut dia, Dinas Pariwisata nantinya akan menggandeng seluruh LPK di Cilegon untuk diarahkan supaya bersama-sama memajukan pariwisata di Kota Baja melalui bidang kesenian.

“Ke depan, kami akan bekerjasama dengan sejumlah LPK, untuk mempromosikan pariwisata Kota Cilegon, lewat seni,” tambahnya. (J-02)***

Rumah Singgah DIbangun di Cikerai

CIBEBER, (FB).-

Forum Komunikasi Putera-puteri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) Provinsi Banten bekerjasama dengan Yayasan Al-Insan mendirikan rumah singgah yang dipergunakan untuk anak jalanan, orang terlantar, PSK dan anak putus sekolah. Rumah singgah itu berlokasi di Kampung Krotek, Kelurahan Kali Timbang, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.

Acara peletakkan batu pertama pembangunan rumah singgah tersebut dilakukan secara simbolis, sekaligus dirangkaikan dengan acara bakti social, pengobatan gratis dan silaturahmi GM FKPPI Provinsi Banten di lokasi rumah singgah, Cibeber, kemarin.

Peletakkan batu pertama dihadiri sejumlah pejabat antara lain Dandim 0623 Kota Cilegon, Letkol (inf) Djoko Anggono, Kepala Kesbanglinmas Provinsi Banten, Hikmatullah A Syam`un, Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon, Ibnu Hajjar, Ketua Umum FKPPI, Hans Silalahi, penceramah KH Abror, Ketua FKPPI Banten, Arif R,

dan pengurus, Tb Edi, Ketua Yayasan Al-Insan, Gaos Adhom, serta jajaran FKPPI.

Menurut Ketua Umum FKPPI, Hans Silalahi, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Hari Pahlawan 10 November, sekaligus silaturahmi dengan jajaran FKPPI se-Banten.

"Dengan semangat hari pahlawan, pemuda diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada bangsa dan Negara," ujar Hans, didampingi Sekjen FKPPI, Fajar Iman di sela-sela acara kemarin.

Sementara, Ketua Yayasan Al-Insan, Gaos Adhom, mengungkapkan, pembangunan rumah singgah dilakukan untuk melakukan pembinaan terhadap generasi muda, umum di Banten dan khususnya di Kota Cilegon.

"Dalam rangka hari pahlawan, kita sebagai kaum muda mari bersama-sama menjadi pahlawan memberantas kebodohan," kata Gaos.

Cilegon sebagai kota industri, ujar dia, masih dinilai memprihatinkan. Pasalnya, tingkat pendidikan masyarakat di wilayah terpencil masih jauh dari harapan. Menurut Gaos, masyarakat kerap kalah bersaing dengan orang luar, karena penerapan system pendidikan dan pemerataannya masih lemah.

"Oleh karena itu, kami selaku pengelola Yayasan Al-Insan, akan berupaya memberikan pembinaan terhadap masyarakat, khususnya di Kecamatan Cibeber, supaya bias menjadi SDM andal," katanya.

Rumah singgah itu sendiri, kata Gaos, akan dipergunakan untuk menampung anak-anak jalanan, orang terlantar, PSK dan anak putus sekolah. Di rumah singah ini, kaum-kaum tersebut akan diberikan pelatihan dan pendidikan. "Generasi muda harus bisa , demi kemajuan bersama," katanya.

Bakti sosial

Dalam acara tersebut, sedikitnya 400 warga dari 4 desa yakni Desa Cikerai, Bulakan, Kali Timbang dan Melati mendapat bantuan berupa sembako. Masyarakat juga mendapat pengobatan gratis yang mengerahkan tenaga medis FKPPI Banten. (Rapih/Job)***

Pedagang Emprakan Pasar Baru Resah

CILEGON, (FB).-

Rencana Pemkot Cilegon yang akan memindahkan pedagang dari Pasar Baru ke Pasar Kranggot, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang menimbulkan keresahan terhadap para pedagang "emprakan" (lesehan) di Pasar Baru. Pasalnya, mereka takut tidak kebagian kios karena khawatir harga kios di Pasar Kranggot mahal.

Seperti yang diungkapkan Amin (34), salah seorang pedagang Emprakan di Pasar Baru Cilegon. Ia mengaku tidak setuju dengan adanya relokasi pasar Baru ke Kranggot. Bahkan, Amin mengaku mempersiapkan kepindahan, meski pembangunan Pasar Kranggot tahap pertama hampir selesai.

"Saya tidak mau pindah dari sini. Lokasi pasar Kranggot mah kurang menguntungkan, ditambah lagi lokasinya jauh banget. Harga kiosnya juga pastinya bakal mahal," ujar Amin, kepada Fajar Banten, baru-baru ini.

Ia juga mengungkapkan, jumlah kios dan los yang disediakan di Pasar Kranggot seperti terlihat pada tahap pembangunan awal Pasar yang sedang dikerjakan itu dinilai tidak memadai. Jumlah lokasi pedagang di Pasar Kranggot, kata Amin, dianggap lebih sedikit dibanding dengan jumlah pedagang di Pasar Baru Cilegon.

"Jadi, saya rasa Pasar Kranggot tidak bias menampung seluruh pedagang dari Pasar Baru. Sudah mahal, terbatas lagi," tukasnya.

Hal senada diungkapkan pedagang emprakan lainnya, Kasim (38). Menurut dia, pihak pesimistis bisa memperoleh lokasi untuk berdagang. Ia juga memperkirakan jumlah kios dan los di pasar Krangot tidak bisa menampung jumlah pedagang yang ada.

"Saya sih pasrah aja Mas," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon, Kusnadi Widjaya. Ia mengaku belum mengetahu besaran penggantian harga kios dan los di Pasar Kranggot. "Besaran harga kios akan dihitung berdasarkan fisik bangunan. Namun untuk lebih jelasnya ada pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU)," terangnya.

Kusnadi menjelaskan, relokasi Pasar Baru Cilegon ke Pasar Kranggot rencananya akan dilakukan pada 2008. Relokasi tersebut, katanya, masih menunggu pembangunan tahap satu dan dua selesai.

"Kami menunggu semuanya sampai benar-benar beres, karena kalau belum beres tidak mungkin bisa pindah. Soal pedagang amprekan yang ingin mendapatkan kios juga, membuat bingung. Padahal, lahan untuk mereka (pedagang emprakan di Pasar Kranggot sudah disiapkan," ujarnya. (Rapih/Job)***

KMP BSP III Kandas di Pulau Gosong Tambulong

MERAK, (FB).-

Kapal Muat Penumpang (KMP) BSP III yang biasa melayani penyeberangan lintas Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni, Sabtu (10/11) malam, mengalami musibah saat berlayar. Kapal tersebut kandas di Pulau Gosong Tambulong, atau sekitar 0,5 mil dari Pelabuhan Bakahueni, Lampung. Namun, dalam peristiwa itu seluruh penumpang kapal yang berjumlah 216 orang (termasuk 50 ABK dan 10 cleaning service) selamat.

Hariman, salah seorang Staf Bagian Operasional PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP) Cabang Merak, selaku pengelola KMP BSP III, ketika dikonfirmasi, membenarkan peristiwa kandasnya KMP BSP III yang dinakhodai oleh Supriyadi itu. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 19.32 WIB.

“Pada saat itu, KMP BSP III baru beberapa menit meninggalkan Pelabuhan Bakahueni. Kapal itu tiba-tiba terbawa arus ke kanan, saat sedang berada di jalur keluar pelabuhan. Diduga, kapal kandas akibat angin yang menerpa lambung buritan kanan, serta dorongan arus dari arah belakang kapal,” kata Hariman, yang mengaku langsung mendapat laporan atas kejadian itu.

Setelah menerima laporan dari Nakhoda BSP III, Hariman bersama beberapa staf ALP Bakahueni dan Merak langsung menuju lokasi, di Pulau Gosong Tambulong. Hariman mengaku langsung mengambil tindakan bersama krew kapal.

“Tindakan yang kami lakukan waktu itu, adalah mencoba melakukan manuver menggunakan 2 mesin mundur. Namun sayang, kapal tetap tidak bisa bergerak. Selanjutnya, kami memutuskan melakukan evakuasi seluruh penumpang,” ungkapnya.

Berdasarkan laporan Nakhoda KMP BSP III, kata Hariman, kapal terseret saat kondisi hujan lebat dan situasi gelap. Selain itu, arus alun dari arah belakang waktu itu cukup kuat. Situasi cuaca ketika itu, lanjutnya, angin kencang dengan kecepatan sekitar 35 knot. “Saat itu kapal membawa muatan 54 orang pejalan kaki, 9 kendaraan roda dua dan 55 kendaraan roda empat,” jelas Hariman.

Sebelumnya, peristiwa serupa dialami KMP BSP II. Kapal tersebut dua kali mengalami mati mesin di tengah laut, yakni pada Rabu (31/10) malam, sekitar pukul 22.35 WIB di Pulau Rimau Balak. Setelah itu, Kamis (8/11) kapal juga kembali kandas di sekitar Pulau Sanghiyang. KMP BSP II tersebut merupakan kapal buatan Denmark 1983 dan mulai beroperasi pada 1996. Kapal yang memiliki daya muat penumpang 1.900 dan kendaraan 200 itu, dua kali kandas saat berlayar akibat mesin induknya mati.

Sementara, berdasarkan hasil evaluasi Kantor Administrator Pelabuhan (Adpel) Banten, kurun waktu enam bulan pertama 2007, KMP BSP II dinilai hanya mampu beroperasi satu kali trip pelayaran. Padahal sesuai jadwal selama enam bulan, KMP BSP II seharusnya melayani 432 kali trip. Bahkan akhir Agustus lalu, Kantor Adpel Banten telah mengirimkan surat agar PT ASDP mengganti enam kapal yang rusak, termasuk KMP BSP II. (Rapih/Job)***

Dishub Uji Kelaikan Bus AKDP/AKAP


CILEGON, (FB).-

Dinas perhubungan (Dishub) Kota Cilegon terus berupaya melakukan uji kelaikan terhadap bus antar kota dalam provinsi (AKDP) maupun antar kota antar provinsi (AKAP) yang berasal dari Terminal Bus Merak. Petugas Dishub akan memberikan sangsi terhadap kendaraan yang dinyatakan tidak laik.

“Ada beberapa sangsi jika dalam pemantauan pada saat berada di terminal, terdapat kendaraan yang tidak laik untuk beroperasi. Jika ada sopir nakal yang membiarkan kondisi armadanya seperti itu, kami tidak segan-segan memberi sangsi, disesuaikan dengan pelanggarannya," kata Kepala Dishub Kota Cilegon, Sri Haryanto, AN, kepada Fajar Banten, baru-baru ini.

Menurut Sri, upaya uji kelaikan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan kendaraan saat beroperasi mengangkut penumpang. Kendaraan yang tidak “fit”, kata Sri, akan membahayakan jiwa penumpangnya.

“Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal-hal yang merugikan, kami selalu mengecek kelaikan bus angkutan sebelum beroperasi,” ujar Sri.

Selain uji kelaikan, lanjutnya, Dishub Kota Cilegon juga telah mengeluarkan edaran kepada seluruh pengusaha angkutan darat tentang uji asap kendaraan. Asap yang keluar dari knalpot kendaraan akan dicek secara teliti. Jika tidak layak atau sudah dianggap rusak, kami meminta agar sopir atau pemilik bus untuk memperbaikinya. Jika sudah OK, harus diuji asap lagi di Dishub,” jelas Sri.

Menurut dia, dalam program uji asap kendaraan tersebut pihaknya tidak memungut biaya. Hal ini merupakan tugas dan tanggungjawab Dishub terhadap kendaraan angkutan, sehingga keadaannya dapat dinyatakan sehat dan laik beroperasi.

“Uji asap dilakukan di kantor Dishub. Sopir tinggal bawa saja busnya ke kantor kami, untuk diuji asapnya,” tukas Sri. (Rapih/Job)***

Saat KKL di Cilegon, Pasis Sespim Soroti Keberadaan Polmas

CILEGON, (FB).-
Keberadaan program polisi masyarakat (Polmas) di Kota Cilegon mendapat sorotan dari para Perwira Siswa Sekolah Staf Pimpinan (Pasis Sespim) Polri angkatan Dikreg 45 yang sedang melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kota Cilegon selama sepekan mulai Senin (5/11) hingga Kamis (8/11) hari ini.
Agenda KKL calon pejabat polisi yang dilakukan kemarin adalah agenda diskusi. Sebelumnya 10 anggota pasis Sespim yang melaksanakan KKL di Polres Cilegon itu, mengambil sampling langsung ke masyarakat. Dalam agenda diskusi ini, mengundang sejumlah kalangan, mulai dari pemerintah daerah hingga pers.
Hadir dalam kesempatan diskusi KKL Pasis Sespim Polri itu, Asda I Pemkot Cilegon, H Samsul Rizal, Ketua Komisi II DPRD Cilegon, H Adad Musaddad, Wakil Ketua Komisi II DPRD Cilegon, Achmad Wahid, Camat Citangkil, Ujang Iing, Camat Jombang, Zahruddin B, Camat Puloampel, Rahmat Jaya, serta perwakilan pers, Wisnu Agus Mahendra, Wim Salim dan Rapih Herdiansyah.
Diskusi dimoderatori oleh AKBP Ida Utari, anggota KKL Pasis Sespim Polri yang sebelumnya menjabat sebagai Bidang SDM di Mabes Polri. Dia didampingi sejumlah peserta KKL yakni AKBP Toni Sinambela (Propam Mabes Polri), AKBP Puji Riyantio (Satreskrim Polda Jatim) dan AKBP Rahmat Wibowo.
Dalam diskusi ini ditanyakan mengenai persepsi masyarakat terhadap peran kepemimpinan polisi dalam rangka pelaksanaan polmas serta pelaksanaan polmas itu sendiri. Sedangkan fokus bahasannya antara lain yaitu penilaian terhadap polmas, pelaksanaan polmas, evaluasi polmas serta upaya percepatan “Polmas sebagai ikon Polri saat ini dan ke depan. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui pendapat dari sejumlah kalangan mengenai keberadaan polmas, apakah polmas dapat berhasil di Indonesia, terutama di Kota Cilegon,” kata AKBP Ida Utari, anggota KKL Pasis Sespim Polri yang jadi pemandu diskusi.
AKBP Ida menambahkan, pihaknya juga ingin mengetahui pelaksanaan polmas saat ini, serta faktor dan penyebab apa yang menjadikan polmas sulit berkembang. Hal ini, katanya, akan dijadikan bahan masukkan kepada Polri mengenai pelaksanaan Polmas.
3 P
Asda I Pemkot Cilegon, Samsul Rizal, menyatakan, secara umum konsep Polmas dinilai sudah baik. Akan tetapi, perlu ada faktor penunjang untuk membuat Polmas berhasil. Kata Samsul, setidaknya ada 3 P yang dapat menjadikan keberhasilan Polmas.
“Yang pertama adalah pembiayaan, kedua personel dan ketiga perlengkapan. Namun yang saya dapat ambil contoh saat ini adalah pembiayaan dan SDM (personel),” kata Samsul.
Dia menyarankan Polmas dapat juga diadopsi melalui Rt/Rw. Artinya, program Polmas dapat dimasukkan ke pelaksanaan program Rt/Rw yang notabene organisasi Rt/Rw Cilegon sudah berjalan dan mendapat bantuan anggaran dari Pemkot Cilegon, sehingga tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk membentuk wadah Polmas sendiri.
Namun hal itu dibantah Wakil Ketua Komisi II DPRD Cilegon, Achmad Wahid. Dia menilai jika program Polmas dimasukkan ke dalam organisasi Rt/Rw, khawatir program Rt/Rw akan terbengkalai. Jadi, kata Wahid, hal ini bukan permasalahan anggaran, melainkan pelaksanaan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
“Oleh sebab itu, alangkah baiknya program Polmas dapat sokongan dana dari dana APBD pemerintah,” harapnya.
Sementara Camat Citangkil, Ujang Iing, mengutarakan, respons masyarakat terhadap keberadaan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) atau Polmas di wilayahnya sangat baik. Namun, masalah anggaran masih menjadi kendala.
“Kalau bisa, anggota Polmas dilengkapi uniform (seragam-red) khusus, sehingga lebih berwibawa dan dipandang masyarakat, jika suatu hari ada masalah. Perlu diketahui, ada beberapa masalah keributan kecil baik dalam masyarakat maupun rumah tangga yang dapat diselesaikan oleh Polmas. Jika ada uniform, mungkin bisa lebih efektif lagi,” kata Ujang Iing.
Hasil dari kegiatan diskusi ini akan dibawa ke Seminar Nasional di Jakarta yang akan mengundang seluruh Kapolda se-Indonesia. Seminar tersebut akan membahas keberadaan Polmas di Indonesia, yang diambil dari pendapat dari masing-masing daerah. (Rapih/Job)***

Dewan akan Panggil Manajemen Matahari

CILEGON, (FB).-
Sejumlah perwakilan Forum Solidaritas Umat Islam Kota Cilegon, kemarin, mendatangi Kantor DPRD Kota Cilegon. Mereka membawa surat perjanjian yang ditandatangani manajemen Matahari Dept.Store Cabang Mayofield Mall mengenai permasalahan 3 karyawati yang di-PHK karena menggunakan jilbab.
Pada kesempatan itu, salah seorang korban pemecatan Matahari Dept.Store yakni Eva Junaeliah (28), ikut melakukan audiensi dengan jajaran Komisi II DPRD Kota Cilegon. Mereka diterima langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon, H Adad Musaddad beserta anggota komisi lainnya di ruang Komisi II.
Dalam pertemuan itu, mahasiswa memberikan salinan surat perjanjian yang dibuat pihak manajemen Matahari Dept. Store Cabang Mayofield Mall yang berisikan permohonan maaf dan perjanjian mengenai persoalan yang menimpa 3 karyawati yang berjilbab. Pada kesempatan itu, mahasiswa juga mengajukan tuntutan kepada pihak DPRD Kota Cilegon mengenai permasalahan ini.
“Belajar dari kasus ini, kita mendesak DPRD segera membuat peraturan daerah (perda) yang mengatur ketenagakerjaan, khususnya mengenai aturan terhadap perusahaan retail yang berada di Kota Cilegon,” kata Ketua IMC, Dede Rohana Putra.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga mendesak DPRD Kota Cilegon untuk memanggil manajemen Matahari Dept.Store untuk mengklarifikasi persoalan ini. Dalam agenda pemanggilan nanti, Dede berharap pihaknya dapat dilibatkan/diikutsertakan.
“Kita ingin tahu pengakuan dari manajemen, dan menghadirkan juga beberapa karyawan yang menjadi korban,” katanya.
Dede menjelaskan, desakan kepada DPRD untuk segera membuat perda yang mengatur tenaga kerja di perusahaan retail itu antara lain supaya dapat mengantisipasi kejadian serupa yang merugikan karyawan.
“Hal ini perlu dibuat semacam aturan khusus, karena sebagian besar perusahaan baru mau ‘nurut’ jika ada aturan. Kalau tidak ada aturan, mungkin susah. Kemungkinan juga kejadian ini bukan hanya Matahari, tapi masih banyak perusahaan lainnya. Oleh karena itu, payung hukumlah yang mampu mengantisipasi tindakan sepihak dari manajemen perusahaan,” jelas Dede.
Dia mengaku bersama elemen lainnya akan memantau persoalan Eva.dkk. Diterimanya Eva untuk bekerja kembali di Matahari, kata Dede, juga akan terus diawasi, karena khawatir ada intimidasi.
Mendapat masukan itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon, H Adad Musaddad, mengaku akan memanggil pihak manajemen Matahari Dept.Store paling lambat pekan depan. “Kami akan mendengar penjelasan langsung dari manajemen Matahari, supaya masalah ini dapat ditemukan titik terang,” katanya.
Usai beraudiensi dengan jajaran Komisi II DPRD Cilegon, perwakilan Forum Solidaritas Umat Islam Cilegon yang terdiri dari IMC, Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Cilegon, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Cilegon dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Cilegon itu, langsung mendatangi kantor wali kota. Namun sayangnya mereka tidak berhasil menemui orang satu di Kota Baja itu. Mereka hanya bisa menemui Asda III, Bambang P Sumo.
Kembali kerja dan masih shock
Sementara itu, salah seorang karyawati yang di-PHK, Eva Junaeliah (28), mulai Senin (5/11) kemarin, sudah kembali masuk kerja di kantor barunya di Mayofield Mall Cilegon. Dalam audiensi itu, Eva berterima kasih kepada semua pihak yang telah membela dirinya, sehingga dapat kembali bekerja.
“Saya juga terima kasih kepada manajemen Matahari yang sudah memanggil saya untuk kembali bekerja,” katanya.
Sementara, menurut Eva, salah seorang rekannya yang juga menjadi korban pemecatan karena jilbab, hingga kini masih mengalami shock. Kata Eva, rekannya tersebut belum bersedia datang ke kantor, meski sudah dipanggil oleh manajemen. (Rapih/Job)***

DEMO MATAHARI DEPT.STORE (4/11/07)

DEMO MATAHARI DEPT.STORE (4/11/07)
SERATUSAN massa yang tergabung dalam Forum Peduli Umat Islam Cilegon mendemo Matahari Dept.Store.*

Forum Solidaritas Umat Islam Cilegon Demo Matahari

CILEGON, (FB).-
Sebanyak 400 orang yang tergabung dalam Forum Solidaritas Umat Islam Kota Cilegon, Sabtu (3/11), menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Gedung Mayofield Mall Cilegon, lokasi Matahari Dept.Store Cabang Mayofield Mall Cilegon. Mereka mendesak manajemen meminta maaf dan mempekerjakan kembali 3 karyawati yang di-PHK karena menggunakan jilbab.
Dalam aksi tersebut, manajemen Matahari Dept. Store Cabang Cilegon akhirnya bersedia memenuhi tuntutan para demonstran. Para petinggi Matahari Dept.Store membuat surat pernyataan yang berisi perjanjian yang ditandatangani oleh Baharudin, selaku Store Manager Matahari Dept.Store Cabang Mayofield Mall Cilegon.
Isi surat pernyataan yang diberi materai tersebut antara lain adalah, pertama; pihak manajemen Matahari Dept.Store Cabang Mayofield Mall Cilegon memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada umat Islam, khususnya di Kota Cilegon atas kekhilafan manajemen Matahari Dept.Store Cabang Mayofield Mall Cilegon yang telah melarang karyawatinya menggunakan jilbab. Kedua; Sejak tanggal dibuat pernyataan ini manajemen Matahari Dept.Store Cabang Mayofield Mall Cilegon tidak akan melarang dan membolehkan karyawatinya menggunakan jilbab, karena hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi kaum muslimat dan kepatuhan terhadap Undang-undang negara Republik Indonesia. Perjanjian ketiga; Bagi karyawati Matahari Dept.Store Cabang Mayofield Mall Cilegon yang telah terpaksa mengundurkan diri dikarenakan menggunakan/memakai jilbab, akan direkrut kembali sebagai karyawati Matahari Dept.Store Cabang Mayofield Mall, pada posisi semula.
Surat pernyataan itu dibuat dalam rangka menjaga kondisi stabilitas pembangunan di Kota Cilegon. Surat ini juga dibuat tembusannya kepada Wali Kota Cilegon, Tb Aat Syafa`at, Ketua DPRD Kota Cilegon, KH Fathullah Syam`un, Kapolres Cilegon, AKBP Joko Suharyadi, manajemen Matahari Dept.Store Pusat di Jakarta, serta perwakilan demonstran yang terdiri dari 100 mahasiswa, 200 pelajar dan 100 elemen masyarakat.
Store Manager Matahari Dept.Store Cabang Mayofield Mall Cilegon, Baharudin mengungkapkan, pihaknya akan membahas lebih lanjut permasalahan ini di tingkat pusat. Ia juga mengaku akan memberikan kesempatan 3 karyawatinya untuk datang ke kantor.
Massa hampir ngamuk
Aksi terhadap manajemen Matahari Dept.Store yang memberhentikan 3 karyawatinya hanya karena menggunakan jilbab ini merupakan aksi unjuk rasa kedua, setelah sebelumnya massa dari Front Aksi Mahasiswa/mahasiswa (FAM/FAMi) serta PC Persatuan Mahasiswa Muslim Indonesia (PMII) Cilegon.
Namun kegiatan aksi Forum Umat Islam yang dimulai Pukul 13.00 WIB ini lebih banyak. Mereka terdiri dari Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Cabang Cilegon, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Cilegon, BEM FT Cilegon, Pemuda Muhammadiyah Cilegon, BEM STIE Al-Khairiyah, BEM STIT Al-Khairiyah, BEM Stikom Al-Khairiyah, HMI Komisariat Al-Khairiyah, Forum Peduli Suralaya (FPS), Masyarakat Peduli Pendidikan (MP2), P3M, Formasi Cilegon, Prisma Citangkil, HORAS Cilegon, FSP Citangkil, SMA Muhammadiyah, IPM Cilegon, OPMK, dan guru-guru TPA Hidayatullah.
Sebelum ditemui perwakilan manajemen Matahari Dept.Store, massa menggelar orasi dan membagikan selebaran yang berisi seruan moral. Dalam orasinya juru bicara aksi, Dede Rohana Putra, menyatakan, mengecam manajemen Matahari Dept.Store yang telah melarang karyawatinya menjalankan kebebasan agama.
"Seharusnya manajemen tidak melarang karyawannya menggunakan jilbab, karena di sini adalah Banten yang terkenal agamis dan mayoritas penduduknya muslim. Jika ada kebijakan dari manajemen Matahari seperti itu, sama artinya mengekang kebebasan beragama dan tidak menghormati umat Islam," kata Dede.
Oleh karena itu, lanjut Dede, pihaknya mendesak manajemen Matahari Dept.Store untuk meminta maaf melalui media massa kepada seluruh umat Islam di Kota Cilegon, khususnya kepada karyawan yang bersangkutan dan menyuruh kembali menggunakan jilbab kepada karyawan yang awalnya menggunakan jilbab.
"Kami juga mendesak manajemen Matahari Dept.Store Cabang Cilegon untuk segera mempekerjakan kembali tiga karyawati yang tidak mau melepaskan kerudungnya. Jika tuntutan kami tidak ditindaklanjuti selama 3x24 jam, kami akan memboikot produk Matahari dan siap untuk melakukan aksi lanjutan yang melibatkan massa lebih besar," ancamnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan, Azwar Annas, menambahkan, pihaknya mendesak seluruh perusahaan yang ada di Kota Cilegon, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang retail untuk menghormati karyawan yang beragama Islam, dengan memberikan kebebasan berkeyakinan kepada seluruh karyawannya.
"Yang terpenting, kami mendesak Pemkot Cilegon dan DPRD Cilegon untuk segera membuat perda atau peraturan yang mengatur kebebasan pekerja yang beragama Islam, sesuai dengan syariat Islam," pintanya. (Rapih/Job)***

Pro Pembangunan Jangan Karena Pro Perubahan

CILEGON, (FB).-
Munculnya Rembug Akbar LSM/OKP yang terdiri dari massa koalisi Pro Pembangunan di Kota Cilegon mendapat pertanyaan keras dari sejumlah elemen di Kota Baja. Mereka berharap kehadiran massa koalisi tersebut bukan semata-mata sebagai sebuah kegiatan balasan dari lahirnya Gerakan Pro Perubahan.
"Kami sebagai organisasi kemahasiswaan mendukung deklarasi rakyat membangun. Akan tetapi kami tidak menelan mentah-mentah konsep pro pembangunan itu. Kami hanya akan mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cilegon, jika pembangunan itu tidak merugikan negara dan untuk kepentingan rakyat," kata Ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), Dede Rohana Putra kepada Fajar Banten, kemarin.
Menurut dia, pihaknya juga mendukung secara jelas perubahan yang dilakukan untuk ke arah yang lebih baik. Adanya Gerakan Pro Perubahan, kata dia, dianggap tepat untuk mendukung perubahan tersebut.
Dalam hal ini, lanjut Dede, pihaknya sangat menyayangkan sikap elit politik Kota Cilegon yang menggunakan OKP, LSM dan Organisasi kemahasiswaan untuk kepentingan politiknya. Dia menganggap masyarakat Cilegon dijejali dengan dinamika politik yang menyesatkan serta politik pragmatis.
"Jadinya, OKP, LSM dan Organisasi kemahasiswaan tidak berkiprah lagi pada koridor sebenarnya. Perlu dipahami, dalam konteks ini, bukan berarti IMC tidak memiliki pendirian yang mendukung pada Pro Perubahan dan Pro Pembangunan. Namun inilah pendirian IMC yang akan tetap independen dan berbuat untuk kepentingan rakyat tanpa ditunggangi olek kelompok manapun," jelasnya.
Menurut Dede, pihaknya melihat pada dua kubu di Kota Baja ini memiliki sisi baik dan buruknya. Pada sisi baik, kata Dede, IMC akan mendukung kelompok itu. Akan tetapi, pada sisi buruknya IMC akan siap berhadapan dengan kelompok manapun.
Ketua KAMMI Cilegon, Angga Refliana E, juga mengungkapkan, secara umum KAMMI sangat appreciated terhadap deklarasi Koalisi Akbar LSM Pro Pembangunan, serta kepada pihak penyelenggara yang sudah menjadi pionir bagi elemen2 masyarakat di Cilegon.
"Kita siap mendukung aktif asalkan benar-benar mempunyai visi yang sesuai dengan namanya, di samping juga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat Cilegon serta tidak ditunggangi oleh kepentingan golongan manapun. Kita berharap deklarasi ini tidak hanya ceremonial yang tidak ada follow-up-nya," harap Angga.
Sementara, Ketua BEM FT Untirta, Erfan Septian Fahmi, mengaku mendukung segala bentuk kegiatan yang menyangkut kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Cilegon.
"Semoga deklarasi Gerakan Pro Pembangunan ini bukan digunakan sebagai tunggangan kepada pihak-pihak yang ingin berkuasa di Cilegon. Ini adalah sebuah pemikiran husnudzdzon (prasangka baik-red) dari kami," kata Erfan.
Dia juga berterima kasih kepada pihak panitia penyelenggara yang telah menyukseskan acara ini dengan menghadirkan OKP, LSM, ORMAS, dan organisasi Mahasiswa di Cilegon untuk bersama-sama membangun Cilegon ke arah yang lebih baik, sehingga kembali terjalin ukhuwah diantara kita bersama.
"Semoga ke depan akan terbina cilegon yang lebih baik dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat bukan kepentingan segolongan orang atau parpol saja," harap Erfan.
Manuver Pemkot Cilegon
Sementara itu, Presidium Barisan Muda Nasional, Isbatullah Alibasja, menilai adanya program pendataan keberadaan LSM/OKP/Ormas di Kota Cilegon yang dilakukan oleh Badan Kesbanglinmaspol Kota Cilegon tak lain hanya sebagai upaya Pemerintah Kota Cilegon untuk membendung Gerakan Pro Perubahan.
"Ini adalah langkah sistematis yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa untuk memberangus demokrasi di Cilegon," kata Isbatullah kepada Fajar Banten, kemarin.
Isbat-sapaan akrabnya-, mengungkapkan, penekanan Badan Kesbanglinmaspol Kota Cilegon terhadap keberadaan LSM/OKP/Ormas di Kota Baja untuk mendaftarkan diri ke Kesbanglinmaspol itu dianggap sebagai gerakan reaksioner Pemkot Cilegon dalam upaya membendung gerakan progresif dari LSM koalisi yang menginginkan perubahan.
"Ini adalah manuver yang dilakukan Pemkot Cilegon untuk membendung kawan-kawan. Perlu diketahui, ini adalah manuver yang berbau neo-orde baru. Jadi, bisa dikatakan rezim yang berkuasa di Kota Cilegon ini adalah miniatur kecil dari rezim Soeharto," ujar Isbat. (Rapih/Job)***

Buruh Cilegon Minta Besaran UMK Di Luar Tunjangan?

CILEGON, (FB).-
Ketua Presidium Serikat Pekerja PT Titan (Dulu PT Peni-red), Yusron H Kamal, berharap besaran Upah Minimum Kota (UMK) Cilegon Tahun 2008 yang kini sudah diajukan ke Wali Kota Cilegon dapat memberi kepuasan para buruh. Dia juga berharap besaran UMK 2008 tersebut ditetapkan di luar dari beberapa tunjangan lain untuk para buruh.
"Saat ini daya beli masyarakat berkurang, sedangkan harga bahan pokok selalu meningkat. Harusnya UMK dapat disesuaikan dengan kebutuhan tingkat ekonomi," kata Yusron, kepada Fajar Banten, kemarin.
Ia mengatakan, untuk menetapkan besaran UMK harus ada penyesuaian. Selaku pekerja, Yusron berharap UMK 2008 yang ditetapkan nanti, di luar tunjangan lain, seperti transportasi, tunjangan keluarga dan anak, tunjangan kesehatan serta tunjangan lain.
"Perlu diketahui, dengan UMK sebesar Rp905 pada tahun 2007, para buruh masih tekor. Jika dihitung-hitung besaran UMK Rp905 ribu habis di tengah jalan. Untuk bayar kost, bagi yang tidak punya tempat tinggal saja paling murah Rp250 ribu. Bagi wanita, belum belanja kosmetik dan kalau lelaki untuk ngerokok dan lain sebagainya, sehingga uang yang menyisa dari upahnya kecil, bahkan pas-pasan," jelas Yusron, yang juga Wakil Sekertaris DPW PAN Provinsi Banten ini.
Diungkapkan Yusron, salah satu parameter kenaikan upah adalah inflasi. Saat ini terjadi penurunan inflasi, sehingga daya beli masyarakat berkurang dan harga pokok meningkat. Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah dapat mengakomodir kebutuhan buruh dengan menaikkan UMK pada 2008.
Hal senada diungkapkan Ketua Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Cabang Cilegon, Muhammad Iqbal. Ia menilai besaran UMK di Cilegon idealnya di atas angka Rp1 juta. Berdasarkan hasil survey PPMI Kota Cilegon, katanya, besaran ideal UMK Cilegon mencapai Rp 1.275.000 per bulan.
“UMK yang ada saat ini hanya parameter per buruh saja. Nilai segitu belum cukup untuk kebutuhan keluarga. Di samping itu, berdasarkan variabel standar Kepmen, besaran UMK dilihat dari harga jual dan bertambahnya standar biaya hidup dan lain-lain," katanya.
Sementara itu, Dewan Pengupahan Kota Cilegon, Rabu (31/10) lalu, menggelar rapat penetapan UMK 2008. Namun, hingga kini, besaran UMK Cilegon 2008 yang diajukan masih dirahasiakan. Sementara berdasarkan informasi yang diperoleh Fajar Banten, besaran UMK yang akan diajukan tersebut masih di bawah angka KHL (kebutuhan hidup layak,red) 2007, yakni sebesar Rp 981.215. Draf usulan UMK 2008 Kota Cilegon, Jumat (2/11) kabarnya sudah diajukan ke Gubernur Banten melalui Wali Kota Cilegon. (Rapih/Job)***